Frengky Aruan
MerahPutih.com - Komisi VIII DPR meminta pemanfaatan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur umum darurat di wilayah terdampak longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menilai dapur SPPG yang biasanya memproduksi makan bergizi gratis ini dapat berfungsi cepat sebagai posko makanan untuk pengungsi karena telah memiliki fasilitas dan jaringan distribusi bahan pangan.
“Yang paling mendesak di masa darurat adalah makanan siap santap dan nutrisi bagi pengungsi,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (30/11).
Ia meminta Kementerian Sosial dan BNPB menerbitkan instruksi resmi agar dapur SPPG di wilayah terdampak otomatis beralih fungsi di bawah koordinasi BPBD.
Singgih menekankan perlunya mekanisme anggaran darurat yang cepat dan fleksibel untuk pembelian bahan pangan dan operasional dapur.
Baca juga:
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
“Program pemerintah harus mampu beradaptasi saat krisis. Yang utama adalah memastikan pengungsi segera mendapatkan makanan,” tutur dia
Menurut dia, SPPG yang dibangun dalam program makan bergizi gratis memiliki infrastruktur yang memungkinkan alih fungsi tanpa persiapan panjang.
Singgih menegaskan ketersediaan makanan bernutrisi tidak boleh tertunda saat bencana berskala besar.
Singgih menyebut dapur SPPG yang telah aktif di sejumlah daerah, termasuk di Padang, dapat menjadi jantung logistik makanan untuk bencana.
“Pada hari biasa dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan pada masa bencana harus menjadi pusat distribusi makanan bagi penyintas,” ujarnya.
Sekadar informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai 303 orang hingga Sabtu (29/11) sore. Jumlah korban terbanyak berasal dari Sumatra Utara. (Knu)
