DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 Desember 2023
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Anggota DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Oji/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ledakan hebat terjadi pada tungku smelter milik PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) hingga menewaskan 13 orang pekerja dan 22 orang pekerja teknis lainnya mengalami luka ringan dan berat.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta PR ITSS menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel. Penghentian sementara itu dimaksudkan demi memastikan keamanan operasional smelter, dari kejadian serupa di masa depan.

Baca Juga:

Tungku Smelter ITSS Morowali Sulteng Meledak, 13 Orang Pekerja Tewas

"Selama pengusutan masih berjalan, PT IMIP harus menghentikan operasionalnya. Juga dipastikan tingkat keamanan terjamin dari kejadian kebakaran," kata Yulian kepada wartawan, Selasa (26/12).

Selain itu, kata Yulian, penghentian operasional juga untuk memudahkan pihak kepolisian menginvestigasi ledakan yang terjadi di perusahaan yang berlokasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu.

Berdasarkan keterangan Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho Agus, kecelakaan tersebut bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku feronito yang ada di lantai dua gedung PT ITSS.

Pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran.

"Diperlukan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib serta Kementerian Perindustrian selaku pengawas, untuk mencari penyebab insiden yang terjadi," kata Yulian.

Baca Juga:

Aksi Premanisme Hambat PSN Smelter Nikel PT Ceria, Target yang Dicanangkan Jokowi Terganggu

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kebakaran yang terjadi di PT IMIP.

"Hingga ditemukan penyebab bencana yang menelan korban jiwa para pekerja itu," tegas dia.

Yulian menambahkan, pengusutan dan investigasi menjadi penting demi memastikan kejadian yang merenggut sejumlah korban jiwa para karyawan perusahaan itu, akibat dari kelalaian atau akibat masalah peralatan.

"Melalui investigasi akan ditemukan, apakah karena kelalaian? Atau apakah karena peralatan yang digunakan kurang layak? Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perawatan terhadap peralatan smelter secara berkala sesuai aturan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Resmikan Smelter Nikel, Jokowi: Beli Bahan Mentah Sudah Tidak Bisa Lagi

#DPR RI #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Netty secara mengejutkan memilih menyudahi masa dinas aktifnya demi mempertahankan prinsip serta hati nurani.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan Imbauan
Pendekatan edukasi lebih diutamakan dalam operasi tahun ini agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
14 Hari Operasi Patuh Jaya, Polisi Utamakan Edukasi dan  Imbauan
Indonesia
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menerima 197 aduan masyarakat pada 11–25 Oktober 2026. Sebanyak 36 laporan selesai. Simak nomor WhatsApp Aduan Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Ada Keluhan soal Polisi atau Penegakan Hukum? Ini Kanal Aduan Kapolda Metro Jaya
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Aditia berpulang setelah menjalani perawatan intensif panjang setelah insiden pengeroyokan brutal yang dialaminya pada Rabu, 8 Mei 2019 malam.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan