DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 30 November 2022
DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Antara/ Suriani Mappong

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terkait antisipasi maraknya permainan harga tiket transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang tidak wajar di masa-masa krusial, jangan sampai masyarakat justru terbebani dan dibuat susah oleh ulah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru

Dia menegaskan jelang libur Nataru ini jangan sampai ada permainan harga tiket transportasi. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, soal harga tiket tersebut biasanya tiba-tiba melonjak dan terkadang harga tersebut tidak masuk akal.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk hari-hari besar tolong jangan suka memainkan harga tiket,” papar Sri di sela-sela rapat dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Legislator dari Fraksi Nasdem ini menuturkan bila dalam Rapat Komisi V mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi,
Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus memberikan perhatian khusus.

“Nanti pada kesempatan rapat dengan pihak-pihak terkait mengenai tiket nanti akan kami sampaikan lagi hal itu ya,” tuturnya.

Baca Juga:

Nataru Jadi Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Melonjak

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terkait dengan harga tiket pihaknya akan melihat sesuai dengan fungsi pengawasan. Ia menyebut kesiapan tersebut menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan libur nataru seperti infrastruktur hingga harga tiket transportasi terutama tiket pesawat.

“Soal tiket pesawat ini memang sudah diatur untuk ambang harga tertinggi dan terbawah jadi saya kira dari kemenhub tinggal kita awasi cara kerja dari maskapai masing masing seperti apa,” kata Andi Iwan.

Politisi yang akrab disapa AIA tersebut menyatakan bila pihaknya akan terus melakukan pengawasan pada pemerintah menjelang nataru. Selain itu, AIA juga menyebut perlu disiapkan juga sanksi kepada oknum yang mengambil keuntungan pribadi.

“Untuk sanksi ini tentu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan walaupun kemudian naiknya harga avtur ini dari pihak kemenhub sudah memberikan relaksasi dalam hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru

#Kemenhub #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Indonesia
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Keberadaan badan otorita khusus dianggap akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Indonesia
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Didit Herdiawan Ashaf dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Indonesia
Solo Masuk Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Dishub Beri Respons
Solo masuk daftar 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Dishub Solo pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 12 Agustus 2025
Solo Masuk Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Dishub Beri Respons
Indonesia
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Anggota Komisi V DPR R mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang di semua lini.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Indonesia
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Muatan KMP Tunu Pratama Jaya overload hingga 300%.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Indonesia
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Indonesia
Legislator PKB Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Driver Ojol
Meminta pemerintah untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog antara perusahaan aplikator dan perwakilan driver agar tercapai kesepakatan yang adil.
Dwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Legislator PKB Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Driver Ojol
Indonesia
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan.
Dwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Bagikan