DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 30 November 2022
DPR Minta Pemerintah Awasi Oknum Permainkan Harga Tiket Jelang Libur Nataru

Suasana di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Antara/ Suriani Mappong

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terkait antisipasi maraknya permainan harga tiket transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang tidak wajar di masa-masa krusial, jangan sampai masyarakat justru terbebani dan dibuat susah oleh ulah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:

Pemerintah Janji Kendalikan Harga Tiket Angkutan Pesawat Selama Nataru

Dia menegaskan jelang libur Nataru ini jangan sampai ada permainan harga tiket transportasi. Berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, soal harga tiket tersebut biasanya tiba-tiba melonjak dan terkadang harga tersebut tidak masuk akal.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk hari-hari besar tolong jangan suka memainkan harga tiket,” papar Sri di sela-sela rapat dengan Kementerian Perhubungan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11).

Legislator dari Fraksi Nasdem ini menuturkan bila dalam Rapat Komisi V mendatang dengan pihak terkait salah satu yang akan menjadi pembahasan adalah harga tiket transportasi,
Menurutnya, pemerintah dan stakeholder terkait harus memberikan perhatian khusus.

“Nanti pada kesempatan rapat dengan pihak-pihak terkait mengenai tiket nanti akan kami sampaikan lagi hal itu ya,” tuturnya.

Baca Juga:

Nataru Jadi Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Melonjak

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terkait dengan harga tiket pihaknya akan melihat sesuai dengan fungsi pengawasan. Ia menyebut kesiapan tersebut menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan libur nataru seperti infrastruktur hingga harga tiket transportasi terutama tiket pesawat.

“Soal tiket pesawat ini memang sudah diatur untuk ambang harga tertinggi dan terbawah jadi saya kira dari kemenhub tinggal kita awasi cara kerja dari maskapai masing masing seperti apa,” kata Andi Iwan.

Politisi yang akrab disapa AIA tersebut menyatakan bila pihaknya akan terus melakukan pengawasan pada pemerintah menjelang nataru. Selain itu, AIA juga menyebut perlu disiapkan juga sanksi kepada oknum yang mengambil keuntungan pribadi.

“Untuk sanksi ini tentu sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan walaupun kemudian naiknya harga avtur ini dari pihak kemenhub sudah memberikan relaksasi dalam hal tersebut,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Indonesia Berhasil Redam Kekhawatiran Penambahan Kasus COVID-19 Pasca Nataru

#Kemenhub #Komisi V DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mendorong Kemenhub mengoptimalkan kembali Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora yang dinilai strategis untuk pariwisata dan ekonomi lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
DPR Dorong Kemenhub Optimalkan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan Ngloram Blora
Indonesia
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
DPR mempertanyakan profesionalisme operator dalam menangani situasi darurat. Khususnya, proses evakuasi ratusan penumpang yang terpaksa harus berjalan kaki di atas jembatan rel LRT.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
653 Penumpang LRT Jabodebek Dievakuasi Jalan Kaki, DPR Bakal Panggil Manajemen & Kemenhub
Indonesia
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Kasus kereta anjlok kini terus berulang. Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk melakukan audit.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, Komisi V DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit
Indonesia
Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya
Program ini menjadi bagian dari dukungan Kemenhub bagi masyarakat di wilayah kepulauan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya
Indonesia
Pemerintah Siapkan SKB Pembatasan Angkutan Barang untuk Musim Libur Nataru dan Optimalkan 178 Terminal Penumpang Tipe A Hingga B untuk Mobilitas Masyarakat
Kunci sukses angkutan Natal dan Tahun Baru ialah sinergi, koordinasi dan kolaborasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemerintah Siapkan SKB Pembatasan Angkutan Barang untuk Musim Libur Nataru dan Optimalkan 178 Terminal Penumpang Tipe A Hingga B untuk Mobilitas Masyarakat
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Anggota Asosiasi Pengemudi Independen dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia saat mengikuti Audiensi dengan Pimpinan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Indonesia
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Komisi V DPR meminta Kemendes untuk menyelesaikan kasus desa yang dijadikan agunan oleh pihak ketiga. Kini, desa tersebut terancam disita.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Indonesia
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Keberadaan badan otorita khusus dianggap akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Bagikan