DPR Minta Kemenlu Cegah Hoaks tentang Papua Beredar di Kancah Internasional

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 12 September 2019
DPR Minta Kemenlu Cegah Hoaks tentang Papua Beredar di Kancah Internasional

Warga Papua turun ke jalan untuk demonstrasi. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera mencegah terjadinya internasionalisasi isu Papua. Sebab, hal ini jelas sangat merugikan Indonesia dari sisi kepercayaan dari negara-negara lain.

Ia meminta Kemenlu menyiapkan strategi untuk memitigasi dan menahan isu-isu yang diterima oleh dunia internasional yang diketahui tidak benar dan tidak jelas juntrungannya.

Baca Juga:

Biang Kerok Kerusuhan Papua Versi Rizal Ramli

"Saya berharap Kemenlu bersama kementerian lain melakukan koordinasi untuk mencegah terjadinya internasionalisasi isu papua ini. Karena kita tahu di masa kepemimpinan pak Jokowi ini pembangunan di papua sudah banyak dilakukan," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/9).

Lena Maryana Mukti.( Foto: MP/Fadhli)
Lena Maryana Mukti.( Foto: MP/Fadhli)

Politisi yang juga merupakan Pejuang Kesetaraan Gender terhadap perempuan ini, menyayangkan sikap yang diambil pemerintah untuk memblokir akses internet ketika kekisruhan terjadi.

Ia menganggap hal tersebut hanya menciptakan kerugian bagi Indonesia sebab tragedi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara yang mendukung Papua untuk merdeka.

Baca Juga:

Sore Ini, Panglima TNI Mulai Berkantor di Papua

"Menurut saya agak disayangkan dengan cara memblokir internet di Papua karena di luar negeri itu kemudian menjadi isu yang sangat negatif. Dipakai untuk menghajar pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah sangat otoritarian," tutup dia.

Eskalasi kerusuhan di Papua diketahui belum menurun buntut terjadinya tindakan rasialis pada warga Papua di Surabaya dan sejumlah kota di pulau Jawa.

Aksi protes terus terjadi di Papua dan berbagai kota di Indonesia. Pada Kamis, aksi pembakaran sejumlah objek vital terjadi di Jayapura. Sedangkan pada Rabu (28/8), aksi tuntutan referendum berujung pada jatuhnya korban jiwa dua warga sipil dan satu persojel TNI. (Knu)

Baca Juga:

Rusuh Papua Mainan Asing, Panglima TNI: Intelijen Lebih Paham!

#Papua #DPP PPP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Dua anggota Marinir tewas dalam penembakan dan penyergapan terencana di Maybrat, Papua Barat Daya.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
2 Marinir Jadi Korban Pembunuhan Berencana di Maybrat Papua, 7 Pelaku Masih DPO
Indonesia
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Gibran mengapresiasi para prajurit TNI yang sudah mengamankan situasi sehingga kunjungan kerja di Yahukimo di tiga lokasi berjalan lancar.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
3 Jam di Yahukimo, Gibran Akui Kunjungan Kerja Paling Menantang
Bagikan