DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Aktivitas penerbangan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan kritik sekaligus dorongan kepada AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Danang menegaskan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

Politikus Gerindra ini menyoroti sejumlah masalah yang memengaruhi kinerja AirNav Indonesia. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

"Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak," terangnya.

Baca juga:

KPK Bakal Beberkan Kaitan Dirut Airnav Polana dengan Kasus Amarta Karya

“AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” sambung Danang.

Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

“Para petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” tambahnya.

AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu,Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Baca juga:

KPK Masih Dalami Dugaan Aliran Uang dan Barang Mewah ke Dirut Airnav

Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” imbuhnya.

Lebih lanjut Danang menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

"Semoga dengan dorongan dari Komisi V DPR RI, AirNav Indonesia dapat segera melakukan transformasi yang diperlukan demi masa depan penerbangan yang lebih baik," tutupnya. (Pon)

#AirNav Indonesia #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Indonesia
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Putusan ini diambil setelah MKD DPR RI mempertimbangkan secara matang berbagai keterangan saksi dan ahli dalam sidang-sidang sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Indonesia
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
India berada di peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori 'serius'.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
Bagikan