Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Aktivitas penerbangan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan kritik sekaligus dorongan kepada AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Danang menegaskan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

Politikus Gerindra ini menyoroti sejumlah masalah yang memengaruhi kinerja AirNav Indonesia. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

"Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak," terangnya.

Baca juga:

KPK Bakal Beberkan Kaitan Dirut Airnav Polana dengan Kasus Amarta Karya

“AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” sambung Danang.

Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

“Para petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” tambahnya.

AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu,Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Baca juga:

KPK Masih Dalami Dugaan Aliran Uang dan Barang Mewah ke Dirut Airnav

Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” imbuhnya.

Lebih lanjut Danang menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

"Semoga dengan dorongan dari Komisi V DPR RI, AirNav Indonesia dapat segera melakukan transformasi yang diperlukan demi masa depan penerbangan yang lebih baik," tutupnya. (Pon)

#AirNav Indonesia #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Indonesia
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Berulangnya insiden tragis yang merenggut banyak korban jiwa dan korban hilang menjadi sinyal kuat masih lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Laka Kapal Terus Berulang, DPR Sebut sebagai Indikator Kerapuhan Keselamatan Pelayaran Nasional
Bagikan