DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 Desember 2024
DPR MInta AirNav Indonesia Perbarui Peralatan dan Perbaiki Manajemen

Aktivitas penerbangan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyampaikan kritik sekaligus dorongan kepada AirNav Indonesia untuk segera melakukan pembenahan berbagai persoalan terkait peralatan dan manajemen operasional.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V bersama mitra membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Danang menegaskan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan yang ditunjuk pemerintah, memiliki peran strategis dalam pengelolaan ruang udara, baik untuk penerbangan domestik, internasional, maupun kebutuhan militer.

Politikus Gerindra ini menyoroti sejumlah masalah yang memengaruhi kinerja AirNav Indonesia. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah terkait peralatan Air Traffic Services (ATS) System di Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC).

"Peralatan yang digunakan saat ini, kami mendapat informasi sudah kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai pusat layanan lalu lintas udara yang menangani rata-rata 1.200 penerbangan setiap harinya, modernisasi teknologi dianggap sebagai kebutuhan mendesak," terangnya.

Baca juga:

KPK Bakal Beberkan Kaitan Dirut Airnav Polana dengan Kasus Amarta Karya

“AirNav Indonesia memegang tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara kita. Namun, dengan peralatan yang sudah usang, efisiensi dan keselamatan penerbangan bisa terancam. Ini tidak boleh dianggap sepele,” sambung Danang.

Selain aspek teknologi, Danang juga menyoroti pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di internal AirNav Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel yang terlibat langsung dalam operasional navigasi penerbangan.

Menurutnya, kebutuhan operasional yang semakin berkembang harus diimbangi dengan sistem kerja yang efisien serta dukungan terhadap kesejahteraan dan pelatihan berkelanjutan untuk personel AirNav.

“Para petugas navigasi kita adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kesejahteraan mereka harus jadi prioritas,” tambahnya.

AirNav Indonesia sendiri memiliki tugas vital dalam pengaturan ruang udara yang menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu,Danang menekankan bahwa segala bentuk pembenahan yang dilakukan oleh AirNav tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

Baca juga:

KPK Masih Dalami Dugaan Aliran Uang dan Barang Mewah ke Dirut Airnav

Danang meminta agar AirNav Indonesia segera menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan tetap melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kita tidak bisa menunda lagi. Keamanan, efisiensi, dan kedaulatan ruang udara adalah prioritas utama,” imbuhnya.

Lebih lanjut Danang menambahkan, melalui rapat kerja ini menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan di Indonesia.

"Semoga dengan dorongan dari Komisi V DPR RI, AirNav Indonesia dapat segera melakukan transformasi yang diperlukan demi masa depan penerbangan yang lebih baik," tutupnya. (Pon)

#AirNav Indonesia #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan