DPR Kritik Pejabat Kemendag yang Curiga Warga Timbun Minyak Goreng di Rumah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Maret 2022
DPR Kritik Pejabat Kemendag yang Curiga Warga Timbun Minyak Goreng di Rumah

Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mencurigai banyak warga melakukan penimbunan minyak goreng menuai kritik dari legislator Senayan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyebut, kecurigaan tersebut merupakan analisis yang dangkal dan menyakiti perasaan masyarakat.

"Bagaimana mau nimbun, masyarakat sekarang ini sangat kesulitan untuk memperoleh minyak goreng," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Kamis (10/3).

Baca Juga:

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik

Guspardi mengatakan, masyarakat bisa saja membeli minyak goreng lebih dari kebutuhannya. Menurut dia, hal tersebut tak bisa dikategorikan menimbun, tetapi hanya menyetok seadanya sebagai bentuk antisipasi masyarakat atas langka dan mahalnya minyak goreng.

"Jadi, itu pun dipengaruhi faktor panic buying. Hal itu jelas tidak bisa dikategorikan tindakan penimbunan," tegas dia.

Menurut Guspardi, semestinya Kemendag mencarikan solusi untuk meredam mahal dan langkanya minyak goreng ini.

Ia menyebut melempar isu yang aneh dan tidak fair memperlihatkan Kemendag hanya mencari-cari alasan.

"Karena itu, lebih baik Kemendag aktif melakukan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng untuk masyarakat. Di sisi lain Kemendag mesti memanggil para produsen minyak goreng dan jaringan distribusinya guna membahas dan mendapatkan solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri," ujarnya.

Baca Juga:

Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia

Selain itu, kata Guspardi, seharusnya Kemendag melakukan evaluasi dan fokus mengatur tata niaga minyak goreng sehingga minyak goreng dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat luas.

"Jadi, bukannya menyalahkan dan mencurigai masyarakat yang menimbun minyak goreng. Itu kebangetan," tandasnya.

Sebelumya, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko mengungkapkan, saat ini muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying.

Akibatnya, masyarakat sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Masyarakat pun membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan, kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. (Pon)

Baca Juga:

Pedagang Pasar Protes Distribusi Minyak Goreng Diutamakan di Ritel Moderen

#Minyak Goreng #PKS #Kemendag
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Trade Expo Indonesia 2026 Dibuka Dengan MoU Rp 236 Triliun, Target Rp 313,34 Triliun
Pelaksanaan TEI kali ini menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 313,34 triliun dari 1.873 exhibitor dan 30.000 pengunjung
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Trade Expo Indonesia 2026 Dibuka Dengan MoU Rp 236 Triliun, Target Rp 313,34 Triliun
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
India Bakal Jadi Pembeli Asing Tertinggi di Trade Expo Indonesia 2026
Mengusung tema “The Ultimate Hub for Global Sourcing”, TEI 2026 menempati area pameran seluas 16.656 meter persegi dengan target potensi transaksi 17,5 miliar dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
India Bakal Jadi Pembeli Asing Tertinggi di Trade Expo Indonesia 2026
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan