DPR Kritik Pejabat Kemendag yang Curiga Warga Timbun Minyak Goreng di Rumah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Maret 2022
DPR Kritik Pejabat Kemendag yang Curiga Warga Timbun Minyak Goreng di Rumah

Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mencurigai banyak warga melakukan penimbunan minyak goreng menuai kritik dari legislator Senayan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyebut, kecurigaan tersebut merupakan analisis yang dangkal dan menyakiti perasaan masyarakat.

"Bagaimana mau nimbun, masyarakat sekarang ini sangat kesulitan untuk memperoleh minyak goreng," kata Guspardi saat dikonfirmasi, Kamis (10/3).

Baca Juga:

Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Dampak Berbahaya hingga Konflik

Guspardi mengatakan, masyarakat bisa saja membeli minyak goreng lebih dari kebutuhannya. Menurut dia, hal tersebut tak bisa dikategorikan menimbun, tetapi hanya menyetok seadanya sebagai bentuk antisipasi masyarakat atas langka dan mahalnya minyak goreng.

"Jadi, itu pun dipengaruhi faktor panic buying. Hal itu jelas tidak bisa dikategorikan tindakan penimbunan," tegas dia.

Menurut Guspardi, semestinya Kemendag mencarikan solusi untuk meredam mahal dan langkanya minyak goreng ini.

Ia menyebut melempar isu yang aneh dan tidak fair memperlihatkan Kemendag hanya mencari-cari alasan.

"Karena itu, lebih baik Kemendag aktif melakukan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng untuk masyarakat. Di sisi lain Kemendag mesti memanggil para produsen minyak goreng dan jaringan distribusinya guna membahas dan mendapatkan solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng di dalam negeri," ujarnya.

Baca Juga:

Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia

Selain itu, kata Guspardi, seharusnya Kemendag melakukan evaluasi dan fokus mengatur tata niaga minyak goreng sehingga minyak goreng dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat luas.

"Jadi, bukannya menyalahkan dan mencurigai masyarakat yang menimbun minyak goreng. Itu kebangetan," tandasnya.

Sebelumya, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko mengungkapkan, saat ini muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying.

Akibatnya, masyarakat sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Masyarakat pun membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal hasil riset menyebutkan, kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. (Pon)

Baca Juga:

Pedagang Pasar Protes Distribusi Minyak Goreng Diutamakan di Ritel Moderen

#Minyak Goreng #PKS #Kemendag
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Dinas PPKUKM DKI Jakarta memastikan stok MinyaKita masih aman dan distribusinya berjalan lancar meski harga minyak curah mencapai Rp 23.000 per kilogram.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Pemerintah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyaKita
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Indonesia
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
enyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Kemendag Bantu Hambatan Ekspor Makanan Siap Saji untuk Jemaah Calon Haji di Arab Saudi
Kemendag telah memfasilitasi hambatan ekspor eksportir PT Halalan Thayyiban Indonesia (PT HATI) dalam memasukkan hampir 360 ribu porsi makanan siap saji untuk kebutuhan di Tanah Suci.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Kemendag Bantu Hambatan Ekspor Makanan Siap Saji untuk Jemaah Calon Haji di Arab Saudi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut mafia pangan yang diduga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng dan mengganggu distribusi pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Minta Pemerintah Gencar Bongkar Mafia Pangan Penyebab Harga Minyak Goreng Naik
Indonesia
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yang berarti legal dan logis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kemendag Ingin Franchise Jadi Model Bisnis Tingkatkan Wirausaha
Indonesia
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
DPR RI minta pemerintah segera kendalikan harga minyak goreng yang naik di sejumlah daerah. Kenaikan berdampak pada masyarakat dan UMKM.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Harga Minyak Goreng Merangkak Naik, DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan