Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Masalah kelangkaan minyak goreng di pasaran masih saja terjadi, meski kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sudah diberlakukan.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, masalah kelangkaan minyak goreng bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.
Salah satunya, persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran.
"Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan, Jumat (11/3).
Baca Juga:
Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia
Di berbagai ritel atau swalayan banyak terlihat masyarakat berebut ketika ada stok minyak goreng.
Puan menilai, kejadian seperti ini cukup rawan dari berbagai sisi.
Ia mencontohkan, di Lubuklinggau Sumatera Selatan, banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng.
"Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster COVID-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucap Puan.
Puan menuturkan, kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lainnya.
Salah satunya adalah menjamurnya oknum-oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air.
Selain itu, banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal.
Padahal seharusnya, kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter.
Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut karena masalah distribusi. Selain itu juga, akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.
“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Protes Distribusi Minyak Goreng Diutamakan di Ritel Moderen
Puan yang juga politisi PDIP ini meminta penegak hukum mengusut para oknum nakal yang memanfaatkan keadaan sehingga membuat minyak goreng semakin langka.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah tegas menindak pihak penjual yang menjual minyak goreng di atas HET.
“Tindak juga para spekulan yang menimbun dan mempermainkan harga minyak goreng. Pihak-pihak yang memainkan kepentingan rakyat harus mendapat ganjaran setimpal,” sebutnya.
Puan mengatakan DPR RI terus melakukan pengawasan mengenai persoalan minyak goreng yang tak kunjung usai ini.
Untuk itu, pinta Puan, pemerintah diminta betul-betul memperhatikan masalah ini.
Puan menegaskan, kelangkaan minyak goreng tidak boleh terus berlanjut.
“Termasuk yang harus jadi perhatian adalah laporan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan sejumlah minimarket atau swalayan yang menjual minyak goreng dengan syarat-syarat tertentu,” jelas legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Syarat-syarat tertentu yang dimaksud seperti minyak goreng bisa dibeli jika pelanggan melakukan transaksi belanja dengan nominal tertentu, atau syarat minyak goreng bisa dibeli harus dengan produk lainnya.
Tentunya praktik semacam ini tidak boleh terjadi karena semakin memberatkan masyarakat.
"Masalah kelangkaan minyak goreng ini sudah serius, harus segera ditemukan solusinya agar stok di pasar dan harganya normal,” tutup putri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri ini.
Seperti diketahui, mahalnya harga minyak goreng sempat menjadi kendala yang cukup lama beberapa waktu lalu.
Pemerintah lalu menetapkan HET minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter.
Namun usai ada kebijakan tersebut, stok minyak goreng tiba-tiba menjadi langka di pasaran.
Langkanya minyak goreng membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, panik karena kesulitan saat memasak.(Knu)
Baca Juga:
Puan Ingatkan Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Timbulkan Kegaduhan
