DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 14 Februari 2020
DPR: KPK Bukan Momok Menakutkan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Jumat (14/2). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK guna memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Bakamla.

Kehadiran Sahroni memenuhi panggilan penyidik KPK berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengusaha dalam kasus tersebut.

Baca Juga

KPK Panggil Eks Politikus PDIP Ali Fahmi Terkait Kasus Bakamla

“Kesediaan saya menjadi saksi merupakan bentuk dukungan saya sebagai warga negara maupun lembaga DPR, khususnya Komisi Hukum, tempat saya mengabdi kepada masyarakat dan negara,” kata Sahroni di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (14/2).

Kepada penyidik Sahroni menyebut dirinya hanya memberikan keterangan seputar perkenalannya dengan salah satu terpidana yang kini telah menjalani vonis atas putusan pengadilan.

“Hanya keterangan ketika saya masih berstatus pengusaha yang mengenalnya. Tidak etis saya menyampaikan ke publik mengenai materinya. Lebih baik tanyakan ke penyidiknya saja. Intinya saya menyampaikan kepada penyidik bahwa hubungan kami kala itu murni didasari bisnis to bisnis, antara perusahaan saya dan perusahaan beliau,” ungkap Sahroni.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni

Dalam kesempatan itu Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga antirasuah dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK dalam kaitannya dengan kebutuhan proses hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPK.

“KPK bukan momok menakutkan. Justru kita tidak perlu takut atau menghindar sejauh kita tidak melakukan praktik-praktik yang berindikasi pada perbuatan yang koruptif,” ujar Sahroni.

Baca Juga

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Bakamla

Sahroni berkeyakinan KPK adalah lembaga penegak hukum yang profesional dalam menjalankan tupoksinya, bekerja memerangi praktik korupsi dengan landasan undang-undang demi kepentingan bangsa dan negara.

“Selama ini image KPK begitu manakutkan. Mereka yang diperiksa merasa khawatir akan berstatus tersangka setelah memberikan keterangan. Dengan penanganan perkara yang matang tidak akan ada lagi kasus-kasus yang mandek sehingga rasa keadilan (kepastian hukum) itu benar-benar dirasakan setiap orang,” pungkasnya. (Pon)

#Bakamla #Korupsi Bakamla #Komisi Pemberantasan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Indonesia Segera Dapat Kapal Baru dari Jepang, Datang di 2027
Sambil menunggu proses pembuatan kapal, Bakamla telah mempersiapkan personelnya untuk jadi calon awak kapal buatan Jepang tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Indonesia Segera Dapat Kapal Baru dari Jepang, Datang di 2027
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Korban Tewas Kebakaran Kapal Barcelona V Tambah Jadi 5 Orang, Ada Penderita Epilepsi Hingga Ibu Hamil
"Lima orang dilaporkan meninggal dunia, dua di antaranya belum teridentifikasi."
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Korban Tewas Kebakaran Kapal Barcelona V Tambah Jadi 5 Orang, Ada Penderita Epilepsi Hingga Ibu Hamil
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
Demi Wujudkan Poros Maritim, DPR Dorong Sistem Keamanan Laut Terintegrasi dan Coast Guard Berwenang
Elita menyoroti ancaman bawah laut dan minimnya kemampuan deteksi kapal selam asing yang dimiliki Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
Demi Wujudkan Poros Maritim, DPR Dorong Sistem Keamanan Laut Terintegrasi dan Coast Guard Berwenang
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Doa Restu Ibu Gagal Selundupkan 30 Ton Pasir Timah ke Malaysia, Kapal Rusak di Tengah Laut
KM Doa Restu Ibu diawaki lima ABK dan tidak dilengkapi dokumen pelayanan maupun dokumen muatan yang sah
Wisnu Cipto - Jumat, 25 April 2025
Doa Restu Ibu Gagal Selundupkan 30 Ton Pasir Timah ke Malaysia, Kapal Rusak di Tengah Laut
Bagikan