DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 Oktober 2025
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas

Satgas Operasi Damai Cartenz Terlibat Kontak Tembak dengan KKB. Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya mengecam keras aksi pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Membakar bangunan sekolah merupakan tindakan kriminal yang sangat serius dan tidak dapat diterima.
?
"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembakaran bangunan termasuk kategori kejahatan terhadap keamanan umum yang dapat diancam dengan hukuman penjara,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10).
?
Indrajaya menilai, aksi kekerasan yang dilakukan KKB menunjukkan pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan komprehensif dalam menangani situasi keamanan di Papua. Ia memberikan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kerusuhan yang kerap terjadi akibat ulah KKB.
?
Pertama, Presiden perlu mengambil langkah-langkah tegas dan menyeluruh untuk menangani kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk meningkatkan pengamanan di wilayah rawan, melakukan investigasi mendalam, dan memastikan para pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga:

KKB Papua Kembali Berulah Bakar Puskesmas Kiwirok, Berujung Kontak Senjata


?
Kedua, Indrajaya menyarankan agar dialog dan mediasi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam kekerasan tetap dilakukan, guna mencari solusi damai dan jangka panjang bagi masyarakat Papua. Ketiga, Presiden diharapkan memerintahkan peningkatan koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan kondusif bagi pembangunan di Papua.
?
“Presiden harus tegas memerintahkan aparat hukum untuk menindak KKB dalam kasus pembakaran ini agar memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pemerintah tidak boleh kalah dengan KKB,” tegas Indrajaya.
?
KKB kembali berulah di Papua dengan membakar bangunan sekolah di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin (13/10) sekitar pukul 07.00 WIT.
?
KKB yang diduga dari Kodap XV Ngalum Kupel membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma. Aksi itu langsung direspons Satgas Operasi Damai Cartenz bersama TNI, yang berhasil memukul mundur para pelaku setelah terjadi kontak tembak di sekitar lokasi.(Pon)

Baca juga:

TNI-Polri Berhasil Evakuasi 5 Jenazah Pendulang Emas Korban KKB di Pedalaman Yahukimo


?
?

#Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Papua #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Saat ini Baleg fokus menyempurnakan sistem kolektivitas dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, penyanyi, serta lembaga manajemen kolektif (LMK).
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Penyedotan Air Tanah Rugikan Warga, Komisi VII DPR Desak Penataan Industri Air Kemasan
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Ini harus diatur lebih tegas agar tidak disalahgunakan dengan alasan ‘dirumahkan’
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Revisi UU Ketenagakerjaan, DPR Desak PHK Berat Harus Inkrah
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Bagikan