Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mengkritik keras rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mengimpor 105.000 unit mobil pikap asal India senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kaisar menegaskan bahwa industri otomotif dalam negeri saat ini memiliki kapasitas produksi yang sangat mumpuni sehingga ketergantungan pada produk luar negeri harus segera dihentikan demi penguatan ekonomi domestik.
“Keputusan impor mobil pikap dari India untuk operasional Kopdes Merah Putih sebaiknya dikaji secara mendalam. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kemampuan industri otomotif dalam negeri yang terbukti mampu memproduksi kendaraan niaga ringan,” ujar Kaisar, Kamis (26/2).
Baca juga:
Anggaran Negara Malah Perkaya India, DPR Minta Rencana Impor Mobil Niaga Agrinas Segera Disetop
Kapasitas Produksi Nasional Melimpah
Legislator asal Yogyakarta tersebut memaparkan data bahwa kapasitas produksi otomotif nasional telah mencapai angka 2,5 juta unit per tahun per Februari 2026. Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan Kopdes Merah Putih yang hanya berkisar di angka 100 ribu unit. Pemanfaatan pabrikan lokal akan menciptakan efek domino ekonomi (multiplier effect) yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Ada dampak besar jika pemenuhan kebutuhan kendaraan niaga ringan dari pabrikan lokal di mana ada dampak ekonomi berganda yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” jelas Politisi Fraksi PKB tersebut.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam memproduksi kendaraan niaga yang tangguh dan sesuai dengan medan di daerah.
Keberpihakan pada Lapangan Kerja dan TKDN
Lebih lanjut, penggunaan produk dalam negeri bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap lapangan kerja dan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dengan memilih produk lokal, pemerintah secara otomatis mendukung penyerapan tenaga kerja dan memastikan ketersediaan suku cadang hingga ke pelosok daerah.
“Jika pemerintah memilih mobil pikap produksi dalam negeri, maka ini akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta mendukung kebijakan penguatan industri nasional,” tegasnya.
Baca juga:
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Kaisar mendorong pemerintah untuk segera membuka ruang dialog dengan pelaku industri otomotif nasional sebelum merealisasikan impor tersebut.
Anggaran fantastis senilai puluhan triliun rupiah seharusnya diprioritaskan untuk menggerakkan roda ekonomi nasional daripada memperkuat neraca perdagangan negara lain.
