Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengkritik rencana pengalihan lahan hutan seluas 20 juta hektare untuk ketahanan pangan dan energi.
Menurutnya, keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dapat memperburuk kelestarian lingkungan dan mengancam masa depan bangsa.
Firman menyayangkan keputusan tersebut karena hutan merupakan sumber kehidupan dan penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ia menekankan bahwa intensifikasi dan teknologi, bukan ekstensifikasi, yang harus menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi pangan.
Baca juga:
Harga Gabah dan Jagung Dinaikan, Bukti Prabowo Mengejar Swasembada Pangan
"Meningkatkan produksi pangan tidak harus selalu mengorbankan hutan," ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (8/1).
Firman juga menyoroti tren green economy yang sedang berkembang termasuk pertanian vertikal dan carbon trade. Ia menilai bahwa Indonesia seharusnya mengikuti tren tersebut, bukan melakukan deforestasi.
"Presiden Prabowo telah menyampaikan pentingnya green economy kepada negara-negara di dunia," katanya.
Baca juga:
Untuk itu, Firman meminta Kementerian Kehutanan memahami tugas pokoknya, yaitu menjaga dan melestarikan hutan. Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk melindungi hutan, bukan memproduksi pangan.
"Menteri harus baca baik-baik UU tersebut," pungkasnya.
