DPR Harap Makan Bergizi Gratis Kurangi Angka Stunting di Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 16 Januari 2025
DPR Harap Makan Bergizi Gratis Kurangi Angka Stunting di Indonesia

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamerah, Jakarta, Senin (6/1) (MP/Didik Prasetyo)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - DPR berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Apalagi, Presiden Prabowo memiliki visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Sehingga, harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air.

"Yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini,” ujar Cucun dalam keterangannya, Kamis (16/1).

Baca juga:

Pakar Gizi Soroti Pemberian Susu dengan Kandungan Gula Tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat (kesra) yang ruang lingkup kerjanya termasuk urusan pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan itu menegaskan sudah ada seribuan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan ada 5.000 dapur untuk memproduksi menu program MBG selama 2025.

Cucun pun berharap standard operational procedure (SOP) ketat yang diterapkan SPPG dapat berjalan dengan konsisten.

“Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.

Adapun setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.

Cucun mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis demi memastikan kebersihan makanan. Ia mendorong agar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut melakukan pemeriksaan berkala terhadap program MBG.

Baca juga:

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Sistem Monitoring MBG, Hindari Praktik Pungutan Liar

“Pelibatan dari BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan dipastikan bebas dari zat berbahaya. Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” papar Politisi Fraksi PKB ini.

Menurut Cucun, upaya pemerintah pusat yang terjun langsung dalam memeriksa pelaksanaan program ini dapat membantu kesuksesan jalannya MBG.

“Tentunya ini suatu langkah yang baik. Dengan demikian apabila ada kendala, pemerintah dapat cepat melakukan perbaikan. Kami di DPR juga akan ikut serta mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.

#DPR #Makan Bergizi Gratis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - 50 menit lalu
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
Aksi demo mahasiswa UI dan UIN Jakarta menagih janji Tuntutan Rakyat 17+8 di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8  di Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Berita Foto
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka memberikan paparan saat audiensi dengan serikat pekerja angkutan Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Berita Foto
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR dan Menteri Hukum Setujui RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG
Sebanyak 13 SPPG kini sudah beroperasi di Solo. Namun, jumlah tersebut belum memenuhi target. Pemkot Solo menargetkan 20 SPPG beroperasi tahun ini.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG
Bagikan