DPR Harap Makan Bergizi Gratis Kurangi Angka Stunting di Indonesia
Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pamerah, Jakarta, Senin (6/1) (MP/Didik Prasetyo)
Merahputih.com - DPR berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengurangi stunting yang masih tinggi di Indonesia. Apalagi, Presiden Prabowo memiliki visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Sehingga, harus ada intervensi lebih untuk menekan angka stunting di Tanah Air.
"Yang salah satu upayanya dapat dilakukan lewat pemenuhan asupan bergizi bagi anak-anak kita seperti melalui program MBG ini,” ujar Cucun dalam keterangannya, Kamis (16/1).
Baca juga:
Pakar Gizi Soroti Pemberian Susu dengan Kandungan Gula Tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Pimpinan DPR koordinator bidang (korbid) kesejahteraan rakyat (kesra) yang ruang lingkup kerjanya termasuk urusan pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan itu menegaskan sudah ada seribuan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan) untuk memimpin tiap dapur makan bergizi gratis. Pemerintah menargetkan ada 5.000 dapur untuk memproduksi menu program MBG selama 2025.
Cucun pun berharap standard operational procedure (SOP) ketat yang diterapkan SPPG dapat berjalan dengan konsisten.
“Sehingga standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah dapat terjaga dengan baik dan pelayanan serta kualitas dari makanan bagi anak-anak juga bisa terjamin,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Adapun setiap dapur dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG ini juga dibantu oleh satu ahli gizi dan akuntan untuk pengawasan nutrisi dan distribusi makanan.
Cucun mendukung langkah Badan Gizi Nasional yang memiliki sistem sendiri untuk menjaga makanan tetap higienis demi memastikan kebersihan makanan. Ia mendorong agar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut melakukan pemeriksaan berkala terhadap program MBG.
Baca juga:
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Siapkan Sistem Monitoring MBG, Hindari Praktik Pungutan Liar
“Pelibatan dari BPOM penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan standar kesehatan, termasuk agar makanan dipastikan bebas dari zat berbahaya. Dan juga untuk menjamin sanitasi, higienitas, cara pengolahan, serta distribusi makanan,” papar Politisi Fraksi PKB ini.
Menurut Cucun, upaya pemerintah pusat yang terjun langsung dalam memeriksa pelaksanaan program ini dapat membantu kesuksesan jalannya MBG.
“Tentunya ini suatu langkah yang baik. Dengan demikian apabila ada kendala, pemerintah dapat cepat melakukan perbaikan. Kami di DPR juga akan ikut serta mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
[HOAKS atau FAKTA]: Gara-Gara Banyak Siswa yang Keracunan, Menkeu Purbaya Minta MBG Diganti Uang Tunai
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026