Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kebijakan program bantuan uang tunai bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dasco berharap, bantuan uang tunai yang dianggarkan sebesar Rp28,8 triliun itu dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Ia berharap, dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini, bisa dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM.
"Ini sebagai modal usaha di masa pandemi COVID-19 ini dan mampu menggerakkan roda perekonomian secara optimal," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8).
Baca Juga:
Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra
Dengan target 12 juta pelaku UMKM, maka bantuan tunai yang diberikan untuk tiap pelaku UMKM adalah sebesar Rp2,4 juta.
Dasco mengatakan, UMKM merupakan salah satu sektor informal yang mendominasi struktur perekonomian nasional.
Merujuk data 2019, Dasco menyebut, UMKM menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Maka, kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah, khususnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengupayakan dalam waktu dekat merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp2,4 juta per pelaku UMKM," tutur dia.
Waketum Gerindra ini meminta, agar program-program lainnya yang ditujukan untuk membantu UMKM tetap terlaksana dengan baik. Salah satunya, yaitu bantuan kredit dengan bunga rendah.
"Yang juga penting diperhatikan adalah bantuan kredit dan subsidi bunga UMKM yang sudah berjalan harus dipastikan terlaksana dengan baik di lapangan," kata dia.
Pemerintah dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta ke pelaku UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Teten Masduki menyatakan, bantuan uang tunai ini diberikan agar pelaku UMKM yang terkena pandemi bisa mengakses pembiayaan modal kerja agar bisa kembali menjalankan aktivitasnya.
"Dana ini diberikan untuk membantu mereka di tengah pandemi COVID-19 agar bisa mengakses pembiayaan untuk modal kerja mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali," ujar Teten kepada awak media.
Teten juga menyebutkan salah satu syarat agar pelaku UMKM bisa mendapatkan dana ini adalah pelaku UMKM harus sedang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
"Jadi pelaku UMKM yang bisa dapat dana ini adalah mereka yang belum pernah meminta pinjaman atau mereka yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan (unbankable)," jelasnya.
Sementara itu mengenai sistem penyalurannya, dijelaskan Teten, pelaku UMKM akan didata langsung oleh kepala-kepala dinas yang berada di masing-masing daerah.
Setelah data dilaporkan, maka dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening pelaku UMKM.
"Jadi nanti akan didata oleh kepala-kepala dinas di daerah dan dananya ditransfer langsung by name by address ke si penerima. Pengusul penerima pun juga bisa dari kementerian dan lembaga penyalur kredit pemerintah, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK," jelasnya.
Teten menambahkan, program ini akan dimulai dari pertengahan Agustus. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan besaran bantuan uang tunai ini akan diberikan secara bertahap.
Baca Juga:
Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat ini pemerintah akan menyasar 1 juta UMKM terlebih dahulu, hingga semua pelaku UMKM yang terdaftar bisa mendapatkannya.
"Bantuan akan diberikan secara bertahap, mulai dari menyasar 1 juta UMKM hingga akhirnya diterima oleh 12 juta UMKM. Kami harapkan dana ini bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari tapi bisa digunakan untuk modal berusaha," ucap dia. (Knu)
