DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 September 2021
DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Tersangka kasus korupsi Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (30/9) dengan salah satu agenda membahas persetujuan usulan Partai Golkar yang mengajukan nama Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Kami akan menjalankan mekanisme proses pergantian antar-waktu Pimpinan DPR dari Partai Golkar untuk segera diteruskan pada Rapat Paripurna pada Kamis (30/9)," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).

Baca Juga:

Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR

Puan menjelaskan, dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menerima langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu terkait surat pengunduran Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu menurut dia, Pimpinan DPR juga telah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengusulkan nama pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Azis Syamsuddin.

"Sesuai dengan mekanisme pergantian pimpinan DPR RI, Pasal 47 Peraturan DPR no.1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPR maka DPR akan memproses pimpinan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar," ujarnya.

Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan nama Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR RI, yang diserahkan langsung kepada pimpinan DPR.

"Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsudin," kata Airlangga.

Pengajuan nama tersebut sudah melalui mekanisme internal Partai Golkar yaitu dibahas dalam Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Harian. Selain itu, Airlangga mengaku telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. (Pon)

Baca Juga:

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

#DPR #Sidang Paripurna #Airlangga Hartarto #Puan Maharani #Azis Syamsuddin #Kasus Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
KPK mengungkapkan bahwa penerimaan murid baru di sekolah masih diwarnai pungli. Temuan ini pun cukup miris.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Ungkap 28 Persen Penerimaan Murid Baru Masih Diwarnai Pungli
Indonesia
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Kasus yang diduga melibatkan wamen imipas nonaktif Silmy Karim tersebut telah mencederai harapan masyarakat terhadap aparatur negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA Dianggap Cederai Kepercayaan Rakyat, DPR: ini Sangat Mengecewakan
Indonesia
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, terlebih jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pejabat negara dan aparatur.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Saat kasus itu mulai ditangani KPK, sejumlah pihak diduga berupaya menyelamatkan aset dengan menarik uang dari rekening-rekening nominee yang digunakan untuk menampung dana.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Anak Buah Silmy Karim Beli Rumah Pakai Kepingan Emas
Indonesia
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Imigrasi merupakan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Sebut Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Indonesia
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Kasus Dadan dan Silmy Karim, Presiden Prabowo Nyatakan Perang terhadap Korupsi
Indonesia
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Sony Sanjaya, siap menjadi justice collaborator dan membuka fakta terkait pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
Sony Sanjaya Siap Jadi Justice Collaborator, Klaim akan Bongkar Nama Besar yang Terlibat dalam Kasus MBG
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Indonesia
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pejabat Terima Gratifikasi dan Suap, Menteri Agama: Dosanya Sangat Besar
Indonesia
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Selama periode 2022 sampai 2026, para pihak di Dirjen Imigrasi maupun Kementerian Imipas menerima uang baik secara tunai, transfer maupun melalui perantara.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Ungkap Total Pemerasan Izin Tinggal WNA di Imigrasi Capai Rp 145,5 Miliar
Bagikan