DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin


Tersangka kasus korupsi Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (30/9) dengan salah satu agenda membahas persetujuan usulan Partai Golkar yang mengajukan nama Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI.
"Kami akan menjalankan mekanisme proses pergantian antar-waktu Pimpinan DPR dari Partai Golkar untuk segera diteruskan pada Rapat Paripurna pada Kamis (30/9)," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).
Baca Juga:
Mantan Danjen Kopassus Gantikan Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR
Puan menjelaskan, dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menerima langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu terkait surat pengunduran Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Selain itu menurut dia, Pimpinan DPR juga telah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengusulkan nama pimpinan DPR RI yang akan menggantikan Azis Syamsuddin.
"Sesuai dengan mekanisme pergantian pimpinan DPR RI, Pasal 47 Peraturan DPR no.1 tahun 2020 tentang peraturan tata tertib DPR maka DPR akan memproses pimpinan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan nama Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR RI, yang diserahkan langsung kepada pimpinan DPR.
"Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk Paulus sebagai calon Wakil Ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsudin," kata Airlangga.
Pengajuan nama tersebut sudah melalui mekanisme internal Partai Golkar yaitu dibahas dalam Rapat Pleno Terbatas dan Rapat Pleno Harian. Selain itu, Airlangga mengaku telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. (Pon)
Baca Juga:
LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
