DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk segera diaktifkan sebagai pusat pemerintahan, menyusul berbagai usulan dari fraksi-fraksi DPR termasuk pemanfaatan sebagai kantor BUMN dan Kementerian Kehutanan.
"Bagus usul itu. Prinsip dasarnya kan begini, IKN ini sudah memakan anggaran lebih kurang Rp 130 triliun dari APBN. Kemudian kontraktual investasi itu nilainya lebih kurang Rp 59 triliun," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).
Politikus Partai NasDem itu menyebut saat ini IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN). Kata dia, fasilitas yang sudah disiapkan bisa dimanfaatkan oleh ASN.
Baca juga:
Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, PDIP: Entah Politis atas Profesional
"Kantor-kantornya juga sudah siap," ucapnya.
Maka dari itu, ia akan memanggil pihak Otorita IKN untuk membahas wacana tersebut agar bisa menampung kantor-kantor kementerian dan BUMN agar nantinya IKN bisa menjadi ibu kota negara yang aktif.
"Usulan menjadikan IKN sebagai kantor BUMN atau Kementerian Kehutanan sangat positif. Ini selaras dengan visi NasDem untuk optimalisasi aset negara," tegasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026