DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk segera diaktifkan sebagai pusat pemerintahan, menyusul berbagai usulan dari fraksi-fraksi DPR termasuk pemanfaatan sebagai kantor BUMN dan Kementerian Kehutanan.
"Bagus usul itu. Prinsip dasarnya kan begini, IKN ini sudah memakan anggaran lebih kurang Rp 130 triliun dari APBN. Kemudian kontraktual investasi itu nilainya lebih kurang Rp 59 triliun," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).
Politikus Partai NasDem itu menyebut saat ini IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN). Kata dia, fasilitas yang sudah disiapkan bisa dimanfaatkan oleh ASN.
Baca juga:
Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, PDIP: Entah Politis atas Profesional
"Kantor-kantornya juga sudah siap," ucapnya.
Maka dari itu, ia akan memanggil pihak Otorita IKN untuk membahas wacana tersebut agar bisa menampung kantor-kantor kementerian dan BUMN agar nantinya IKN bisa menjadi ibu kota negara yang aktif.
"Usulan menjadikan IKN sebagai kantor BUMN atau Kementerian Kehutanan sangat positif. Ini selaras dengan visi NasDem untuk optimalisasi aset negara," tegasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang