DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN


Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO - Kementerian PUPR) ((ANTARA/HO - Kementerian PUPR))
MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk segera diaktifkan sebagai pusat pemerintahan, menyusul berbagai usulan dari fraksi-fraksi DPR termasuk pemanfaatan sebagai kantor BUMN dan Kementerian Kehutanan.
"Bagus usul itu. Prinsip dasarnya kan begini, IKN ini sudah memakan anggaran lebih kurang Rp 130 triliun dari APBN. Kemudian kontraktual investasi itu nilainya lebih kurang Rp 59 triliun," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).
Politikus Partai NasDem itu menyebut saat ini IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN). Kata dia, fasilitas yang sudah disiapkan bisa dimanfaatkan oleh ASN.
Baca juga:
Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, PDIP: Entah Politis atas Profesional
"Kantor-kantornya juga sudah siap," ucapnya.
Maka dari itu, ia akan memanggil pihak Otorita IKN untuk membahas wacana tersebut agar bisa menampung kantor-kantor kementerian dan BUMN agar nantinya IKN bisa menjadi ibu kota negara yang aktif.
"Usulan menjadikan IKN sebagai kantor BUMN atau Kementerian Kehutanan sangat positif. Ini selaras dengan visi NasDem untuk optimalisasi aset negara," tegasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?

Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
