DPR Desak RUU Sisdiknas Masukkan Nutrisi Mental dan Spiritual Siswa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 09 April 2026
DPR Desak RUU Sisdiknas Masukkan Nutrisi Mental dan Spiritual Siswa

Ilustrasi sekolah. (Foto: DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - RUU Sisdiknas, kesehatan mental siswa, dan pendidikan spiritual menjadi sorotan utama Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional.

Fikri mendesak pemerintah agar mengintegrasikan peran psikolog dan guru agama secara lebih mendalam untuk menjamin keseimbangan batiniah peserta didik di sekolah.

Baca juga:

Komisi X DPR RI Hapus Istilah Upah Minimum di RUU Sisdiknas, Gaji Guru Berpotensi Meroket

Darurat Kesehatan Mental di Lingkungan Sekolah

Kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus gangguan mental dan fenomena bunuh diri di kalangan pelajar memicu desakan ini. Fikri menilai orientasi pendidikan saat ini masih terjebak pada aspek fisik dan intelektual semata, sehingga mengabaikan ketahanan jiwa siswa. Langkah penguatan ini merespons masukan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) mengenai urgensi mental well-being dalam ekosistem pendidikan.

Penambahan tenaga psikolog profesional di sekolah berfungsi sebagai sistem pendukung untuk mendeteksi dini masalah psikis. Sementara itu, penguatan materi agama berperan sebagai fondasi moral dan ketenangan spiritual bagi para siswa di tengah tekanan zaman.

Melampaui Program Makan Bergizi Gratis

Fikri menekankan bahwa pendidikan nasional semestinya mengadopsi tiga dimensi nutrisi utama: Ghidzaul Jasdi (fisik), Ghidzaul Aqli (akal), dan Ghidzaul Ruhi (ruhani).

Ia mengkritik kebijakan pemerintah yang saat ini terlalu fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun tampak abai terhadap asupan batiniah anak didik yang jauh lebih krusial untuk mencegah tindakan fatal.

Baca juga:

Seribu Lebih Sekolah Hancur Usai Sumatera Diterjang Bencana, Kurikulum Bencana Didesak Masuk dalam RUU Sisdiknas

"Apa gunanya dikasih makan dan pendidikan tapi siswa malah bunuh diri? Itu berarti mentalnya tidak sehat. Pendidikan itu harus mencakup tiga nutrisi: gizi fisik, gizi akal, dan gizi ruhani. Jangan hanya ribut di makanan fisik, tapi lupa siapa yang memberi makan akal dan ruh mereka," tegas Fikri.

Integrasi psikolog dan guru agama dalam RUU Sisdiknas diharapkan menjadi solusi permanen. Visi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar holistik yang tidak hanya mencetak manusia cerdas secara akademik, tetapi juga religius dan tangguh secara mental dalam menghadapi tantangan masa depan.

#UU Sisdiknas #Guru #Siswa #Siswa SMK #Bantuan Siswa #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan