DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal

Bencana alam melanda wilayah Sumatra Utara hingga Aceh. Foto: Dok. BNPB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota DPR RI Dapil Aceh II, Irsan Sosiawan Gading mengaku prihatin atas bencana banjir berskala luas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Dampak bencana kali ini sangat besar, sehingga menuntut penanganan luar biasa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan yang diterima Irsan, tercatat sebanyak 14.235 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 46.893 jiwa terdampak banjir. Musibah ini telah merendam ribuan rumah dan lahan pertanian, serta mengancam keselamatan warga di sepuluh kabupaten/kota.

Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Warga yang terdampak banjir tersebar di sepuluh kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Tamiang.

Baca juga:

Hampir Seribu Rumah Terendam Banjir, Warga Aceh Timur Tunggu Evakuasi di Atap

Mobilisasi Bantuan dan Logistik Mendesak

Melihat besarnya dampak dan meluasnya area banjir, Irsan mendesak Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah drastis dengan menetapkan status Darurat Bencana Banjir Nasional. Penetapan status ini dianggap penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, logistik, dan penyaluran bantuan yang krusial bagi penanganan bencana.

"Keputusan ini sangat krusial agar alokasi sumber daya dalam penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan tepat waktu," ujar Irsan, Jumat (28/11).

Sebagai Ketua DPW NasDem Aceh, Irsan juga telah memerintahkan seluruh kader DPD di berbagai daerah untuk turun langsung memberikan bantuan sembako. Tim kerjanya saat ini berupaya keras menyalurkan bantuan sembako di tengah tantangan akses komunikasi dan distribusi yang terhambat.

Bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya menjadi prioritas utama yang rencananya akan didistribusikan ke daerah-daerah lain seperti Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca juga:

Penyebab Cuaca Ekstrem di Sumut-Aceh, BNPB: Ada Pergerakan Siklon Tropis dari Selat Malaka

Irsan turut menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam pendistribusian logistik, penyediaan layanan kesehatan darurat, serta memastikan keselamatan dan kebutuhan warga terdampak terpenuhi.

Melalui informasi dari relawan Seuramoe Irsan yang tersebar di banyak titik, anggota DPR ini menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di berbagai wilayah. Hingga berita ini diturunkan, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih mungkin terjadi. Pemerintah daerah dan tim tanggap darurat diimbau tetap siaga penuh menghadapi kemungkinan banjir susulan.

"Kami terus berupaya memberikan perhatian khusus dan memantau perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di beberapa wilayah," kata Irsan.

#Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi #Aceh #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 14 menit lalu
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Bagikan