DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Juni 2017
DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Ratusan warga berebut membeli kebutuhan pangan murah. (ANTARAFOTO/Adeng Bustomi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera membantuk Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai langkah jangka panjang menstabilkan harga pangan nasional.

"Kita mendesak pemerintah untuk membentuk badan pangan nasional (BPN) sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang," kata Daniel di Jakarta, Selasa (20/6).

Dia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang telah berjalan baik sehingga apabila harga pangan naik maka tidak terlalu tinggi.

Menurut dia, untuk jangka panjang perlu dibentuk badan pangan nasional sehingga langkah menstabilkan harga pangan terlembaga dan terkondisikan dengan baik melalui satu institusi.

"Badan pangan nasional tersebut belum terbentuk oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran dan rekrutmen birokrasi," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah selalu saja mengaku memiliki kendala untuk membentuk badan yang menurut dia memiliki fungsi penting itu.

Dia menilai pemerintah tidak perlu pusing, namun lebih baik meningkatkan status Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi badan pangan nasional.

"Pemerintah tidak perlu terlalu pusing, Bulog saja ditingkatkan status, fungsi, peran, kewenangannya menjadi badan pangan nasional," katanya.

Menurut politisi PKB itu, Bulog nantinya tidak boleh lagi menjadi BUMN yang hanya mencari keuntungan, namun harus menjalankan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang sebagai badan pangan nasional untuk memastikan dua hal yang paling penting.

Dua hal itu menurut Daniel adalah memastikan stabilitas harga hingga hari raya, dan tahun baru serta memastikan keseimbangan harga sehingga ada jaminan yang baik untuk petani.

"Instrumen ini perlu diseimbangkan dan itu hanya bisa dijalankan secara baik oleh Bulog kalau dia mempunyai kewenangan yang ditingkatkan. Kita kembalikan Bulog seperti awal berdirinya yaitu stabilitas harga, memastikan stok, memastikan petani sejahtera," ujarnya.

Sumber: ANTARA

#Pengendalian Harga Pangan #DPR RI #Badan Pangan Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan