DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 20 Juni 2017
DPR Desak Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Ratusan warga berebut membeli kebutuhan pangan murah. (ANTARAFOTO/Adeng Bustomi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera membantuk Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai langkah jangka panjang menstabilkan harga pangan nasional.

"Kita mendesak pemerintah untuk membentuk badan pangan nasional (BPN) sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang," kata Daniel di Jakarta, Selasa (20/6).

Dia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang telah berjalan baik sehingga apabila harga pangan naik maka tidak terlalu tinggi.

Menurut dia, untuk jangka panjang perlu dibentuk badan pangan nasional sehingga langkah menstabilkan harga pangan terlembaga dan terkondisikan dengan baik melalui satu institusi.

"Badan pangan nasional tersebut belum terbentuk oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran dan rekrutmen birokrasi," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah selalu saja mengaku memiliki kendala untuk membentuk badan yang menurut dia memiliki fungsi penting itu.

Dia menilai pemerintah tidak perlu pusing, namun lebih baik meningkatkan status Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi badan pangan nasional.

"Pemerintah tidak perlu terlalu pusing, Bulog saja ditingkatkan status, fungsi, peran, kewenangannya menjadi badan pangan nasional," katanya.

Menurut politisi PKB itu, Bulog nantinya tidak boleh lagi menjadi BUMN yang hanya mencari keuntungan, namun harus menjalankan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang sebagai badan pangan nasional untuk memastikan dua hal yang paling penting.

Dua hal itu menurut Daniel adalah memastikan stabilitas harga hingga hari raya, dan tahun baru serta memastikan keseimbangan harga sehingga ada jaminan yang baik untuk petani.

"Instrumen ini perlu diseimbangkan dan itu hanya bisa dijalankan secara baik oleh Bulog kalau dia mempunyai kewenangan yang ditingkatkan. Kita kembalikan Bulog seperti awal berdirinya yaitu stabilitas harga, memastikan stok, memastikan petani sejahtera," ujarnya.

Sumber: ANTARA

#Pengendalian Harga Pangan #DPR RI #Badan Pangan Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Bagikan