DPR Desak Garuda Minta Maaf Terbuka Usai Kasus iPhone Hilang

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 20 Juni 2025
DPR Desak Garuda Minta Maaf Terbuka Usai Kasus iPhone Hilang

Maskapai Garuda Indonesia. (foto: dok/Garuda Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kasus hilangnya iPhone penumpang dalam penerbangan Garuda Indonesia rute Jakarta-Melbourne pada 6 Juni 2025 menjadi perhatian serius dalam Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/5).

Kejadian ini mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional dan dikhawatirkan dapat menurunkan minat wisatawan, terutama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Baca juga:

Perbaiki Citra, Garuda Indonesia Minta Usut Kehilangan Handphone Seorang Penumpang Saat Penerbangan Rute Jakarta-Melbourne

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyoroti insiden ini dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap integritas BUMN.

Ia mendesak BUMN Holding Injourney, yang membawahi sektor penerbangan dan pariwisata, untuk segera mengambil tindakan konkret.

"BUMN terkenal dengan (moto) BERAKHLAK, tapi kalau itu tidak mencoba kita perbaiki malulah kalau turis datang ke Indonesia. Masa sekelas kru berani mengambil handphone," ujarnya dalam rapat tersebut.

Sebagai respons awal, Garuda Indonesia telah membebastugaskan seluruh awak kabin yang bertugas saat kejadian. Namun, Anggota Komisi VI lainnya, Mufti Anam, menganggap tindakan ini tidaklah cukup.

Ia menuntut permintaan maaf terbuka dari Garuda, pemberian kompensasi kepada korban, serta pelatihan ketat bagi para pegawai.

Baca juga:

'28 Years Later' Tayang 20 Juni 2025, Film Horor Ini Ternyata Syuting Pakai Kamera iphone, Drone, dan Kambing

Sebelumnya, publik dihebohkan dengan hilangnya iPhone penumpang yang sempat terlacak di penginapan kru Garuda melalui fitur Find My iPhone.

IPhone tersebut kemudian terdeteksi dibuang ke sungai di Melbourne oleh pelaku.

Meskipun investigasi internal telah dilakukan secara menyeluruh oleh Garuda Indonesia antara 6-18 Juni 2025, hasilnya menyatakan tidak ada bukti keterlibatan awak kabin yang sebelumnya dibebastugaskan.

Pihak Garuda telah menyampaikan permintaan maaf dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ini.

#IPhone #Garuda Indonesia #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan