DPR Desak Australia Tangkap dan Adili Pengibar Bendera OPM di KJRI Melbourne

Fadhli Fadhli - Senin, 09 Januari 2017
DPR Desak Australia Tangkap dan Adili Pengibar Bendera OPM di KJRI Melbourne

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Indonesia- Insiden penerobosan dan pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, beberapa waktu lalu, mengundang protes keras wakil rakyat di Senayan.

Atas insiden tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah Australia mengusut tuntas oknum pria tidak dikenal yang telah menerobos dan mengibarkan bendera Papua Barat di atap gedung KJRI.

“Apakah faktor kelalaian atau persoalan sekuriti kurang ketat di KJRI, karena sama saja melecehkan Indonesia,” tegasnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi hubungan Indonesia - Australia yang sedang tegang.

"Sebisa mungkin jika ada seperti itu jangan jadi aksi provokatif di sela hubungan Australia dan Indonesia yang sedang menghangat. Internal kita harus lakukan action plan agar hal ini tak terjadi lagi," imbuh politisi PAN tersebut.

Seperti diketahui, peristiwa pengibaran bendera OPM itu terjadi saat sebagian besar staf KJRI melaksanakan salat Jumat. Pelaku teridikasi sebagai warga setempat.

Aksi penyusupan itu tampak sengaja direkam oleh rekannya dan sengaja diedarkan ke publik. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes kepada Australia terkait aksi yang menginjak kedaulatan negara itu dan meminta pelakunya yang sudah berbuat kriminal itu dihukum.

Hiruk pikuk hubungan Indonesia-Australia berawal dari berita ini: Ini Penghinaan Tentara Australia yang Bikin Panglima TNI Geram

#DPR #Australia #OPM #Konflik Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan