DPR Desak Australia Tangkap dan Adili Pengibar Bendera OPM di KJRI Melbourne
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan
MerahPutih Indonesia- Insiden penerobosan dan pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Australia, beberapa waktu lalu, mengundang protes keras wakil rakyat di Senayan.
Atas insiden tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah Australia mengusut tuntas oknum pria tidak dikenal yang telah menerobos dan mengibarkan bendera Papua Barat di atap gedung KJRI.
“Apakah faktor kelalaian atau persoalan sekuriti kurang ketat di KJRI, karena sama saja melecehkan Indonesia,” tegasnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/1).
Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi hubungan Indonesia - Australia yang sedang tegang.
"Sebisa mungkin jika ada seperti itu jangan jadi aksi provokatif di sela hubungan Australia dan Indonesia yang sedang menghangat. Internal kita harus lakukan action plan agar hal ini tak terjadi lagi," imbuh politisi PAN tersebut.
Seperti diketahui, peristiwa pengibaran bendera OPM itu terjadi saat sebagian besar staf KJRI melaksanakan salat Jumat. Pelaku teridikasi sebagai warga setempat.
Aksi penyusupan itu tampak sengaja direkam oleh rekannya dan sengaja diedarkan ke publik. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes kepada Australia terkait aksi yang menginjak kedaulatan negara itu dan meminta pelakunya yang sudah berbuat kriminal itu dihukum.
Hiruk pikuk hubungan Indonesia-Australia berawal dari berita ini: Ini Penghinaan Tentara Australia yang Bikin Panglima TNI Geram
Bagikan
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu