DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa penyelesaian masalah Pulau Enggano akan segera dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah hari ini.
"Hari ini, saya diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah guna mencari solusi tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret bisa ditetapkan dalam rapat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Dasco mengungkapkan, sebelumnya ia dan Ketua DPR Puan Maharani telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan Enggano.
Baca juga:
Heboh 4 Pulau Cantik di Anambas Dijual Online di Situs Asing, DPR Langsung Panggil Menteri ATR
Sementara ini, lanjut Dasco, upaya penyelesaian sementara masih dilakukan oleh Pelindo melalui pengerukan pendangkalan pelabuhan.
Dasco menegaskan, DPR akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan wilayah sekaligus memastikan pembangunan berjalan optimal.
Baca juga:
Diketahui, Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Luasnya 400,6 km² dan berjarak 130 mil laut dari Kota Bengkulu.
Sementara itu, pelayanan transportasi laut dari dan ke Enggano terputus sejak akhir Maret 2025. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Berbagai pihak termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III telah mencari solusi. Namun distribusi barang dan hasil bumi belum teratasi. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh