Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Juni 2025
DPR dan Pemerintah Rakor Bahas Penyelesaian Masalah Pulau Enggano

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa penyelesaian masalah Pulau Enggano akan segera dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah hari ini.

"Hari ini, saya diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah guna mencari solusi tuntas masalah Enggano. Mudah-mudahan langkah-langkah konkret bisa ditetapkan dalam rapat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Dasco mengungkapkan, sebelumnya ia dan Ketua DPR Puan Maharani telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan Enggano.

Baca juga:

Heboh 4 Pulau Cantik di Anambas Dijual Online di Situs Asing, DPR Langsung Panggil Menteri ATR

Sementara ini, lanjut Dasco, upaya penyelesaian sementara masih dilakukan oleh Pelindo melalui pengerukan pendangkalan pelabuhan.

Dasco menegaskan, DPR akan terus memantau perkembangan ini dan mendorong pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi kedaulatan wilayah sekaligus memastikan pembangunan berjalan optimal.

Baca juga:

Warga Pulau Enggano Terisolasi, TNI AL Kirim Kapal Perang

Diketahui, Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Luasnya 400,6 km² dan berjarak 130 mil laut dari Kota Bengkulu.

Sementara itu, pelayanan transportasi laut dari dan ke Enggano terputus sejak akhir Maret 2025. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai pihak termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III telah mencari solusi. Namun distribusi barang dan hasil bumi belum teratasi. (Pon)

#DPR RI #Pulau Enggano #Pelindo #Sufmi Dasco Ahmad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Saan memastikan usul yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman itu belum pernah dibahas pimpinan DPR maupun fraksi-fraksi di parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Wakil Ketua DPR RI Komentari Usul Hak Angket Kasus Mantan JAM-Pidsus, Sebut belum Ada Pembahasan
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung 2026. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bakal mengejar semaksimal mungkin.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 2026, Saan: Kami Kejar Semaksimal Mungkin
Indonesia
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Polda NTB harus segera mengusut tuntas perkara ini dan membongkar potensi pembiaran serta kelalaian sistemik dalam tata kelola lembaga pendidikan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR Desak Polda NTB Usut Tuntas
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Peristiwa itu bukan sekadar pelanggaran prosedur atau penyimpangan internal, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program Kredit Usaha Rakyat.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan, Legislator Minta BNI Bongkar Akar Dugaan Korupsi KUR di Jember
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
ShowBiz
Sufmi Dasco Ahmad Unggah Lagu 'Maafkan' dari SDC, Autojadi Sorotan Publik
Unggahan ini menjadi sorotan tajam di tengah dinamika politik nasional, mengingat Dasco kerap menggunakan media sosialnya sebagai sinyal atau kode politik.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Sufmi Dasco Ahmad Unggah Lagu 'Maafkan' dari SDC, Autojadi Sorotan Publik
Bagikan