DPR dan KPU Siapkan Aturan Jika Kotak Kosong Menangi Pilkada

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuka opsi untuk menggelar pilkada ulang pada akhir 2025 apabila banyak wilayah dengan peserta calon tunggal dimenangkan kotak kosong dalam Pilkada 2024.

Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (10/9) untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hal tersebut dapat diantisipasi lewat aturan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi Undang-Undang.

"Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu mengatakan kalau terjadi misalnya hal seperti itu, itu pilihannya dua. Dilaksanakan pada tahun berikutnya atau kemudian mengikuti pilkada yang berikutnya," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Baca juga:

DPR Bakal Sahkan Iffa Rosita sebagai Anggota KPU

Ia mengaku hal tersebut sudah dibahas bersama anggota Komisi II lainnya. Pilkada ulang yang dilakukan pada periode berikutnya pada tahun 2029 membutuhkan waktu yang lama.

Pilkada ulang lebih baik dilakukan pada tahun berikutnya atau diselenggarakan pada 2025. Hal ini untuk menghindari masa jabatan kepala daerah yang habis dipimpin oleh penjabat (Pj).

"Pj. itu janganlah satu periode begitu, setahun atau dua tahun kewenangannya kan juga terbatas dibandingkan dengan kepala daerah yang definitif," katanya.

Ia menegaskan, dearah yang dipimpi Pj berpotensi menghambat laju pembangunan di daerah itu. Sehingga diberharap pilkada ulang dapat disiapkan selama satu tahun.

Baca juga:

KPU RI 'Lempar Bola' 107 Calon Pilkada Belum Lengkapi Syarat LHKPN ke KPUD

"Kalau nanti misalnya ada lagi, ya, mengikuti aturan yang tetapkan. Itu akan berlaku seterusnya," ujarnya.