DPR Beri Masukan Nilai Tukar Rupiah di APBN 2025 Tidak Capai Rp 16.000 Per Dolar

MerahPutih.com - Anggota DPR menerima masukan mengenai rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.

"Mewakili pemerintah, saya menyampaikan apresiasi sekaligus rasa terima kasih atas berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi, sehingga APBN TA 2025 dapat kita ranking bersama dengan lebih baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (28/5).

Melalui Rapat Paripurna, anggota DPR memberikan sejumlah masukan untuk KEM-PPKF. Salah satunya berasal dari anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto yang menyarankan agar APBN 2025 dapat diarahkan untuk mencetak surplus atau defisit 0 persen.

Pada tahun pertama pemerintahan baru seharusnya hanya mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat belanja rutin, tanpa mencantumkan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Baca juga:

Langkah BI Tahan Suku Bunga Tetap 6,25% Berimbas Positif Rupiah Menguat

Sementara pada usulan KEM-PPKF oleh Kementerian Keuangan, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 2,45-2,82 persen.

Persentase itu diperoleh dari pendapatan negara yang dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB dan belanja negara di kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.

Rekomendasi berikutnya yaitu mengenai nilai tukar rupiah. Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah meminta Pemerintah merevisi nilai tukar rupiah untuk tidak mencapai Rp16.000.

KEM-PPKF mematok perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di rentang Rp 15.300 - Rp 16.000.

Baca juga:

Rupiah Sukses Lewati Tekanan, Kajian FE UI Sarankan Suku Bunga BI Jangan Naik

Sri berharap berbagai timbal balik itu dapat menjadi bentuk ikhtiar bersama untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

"Dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera," katanya. (*)