DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Mei 2021
DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca

Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR menagih penjelasan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Kementerian Kesehatan dan BPOM terkait adanya kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.

"Kita harus betul-betul dapat kejelasan dari 3 pihak ini ya, Komnas KIPI, Kemenkes, Badan POM. Sehingga masyarakat tenang mengikuti vaksinasi menggunakan produk AstraZeneca," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena dalam keterangannya, Senin (10/5).

Baca Juga:

Tarif Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Rp500 Ribu

Melki meminta, agar pemerintah dapat segera mencari penyebab dari kematian akibat menggunakan vaksin AstraZaneca.

"Segara dicari penyebabnya, disampaikan, ditelusuri, dipastikan betul penyebab kematian pria tersebut yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini, dan segara disampaikan kepada publik apa yang terjadi," ujar Melki.

Politikus Partai Golkar ini menekankan, pemerintah juga harus memberhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca apabila temuan Komnas KIPI menunjukkan kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.

"Kalau memang barangnya ini masih bermasalah, sebaiknya dihold dulu," pungkas Melki.

Vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)
Vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Diketahui Komnas KIPI mendapatkan laporan seorang anak muda asal Jakarta, Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah menerima vaksinasi COVID-19 merek AstraZeneca.

Hingga kini, penyebab meninggalnya Trio masih didalami. Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio. Hasil kajian sementara, belum cukup bukti bahwa Trio meninggal karena vaksin AstraZeneca. (Pon)

Baca Juga:

Menkes Khawatir Kasus COVID-19 Melonjak setelah Libur Lebaran

#COVID-19 #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #DPR #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Kementerian Kesehatan diminta memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Bagikan