DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca
Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Sekretariat Presiden)
MerahPutih.com - Komisi IX DPR menagih penjelasan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), Kementerian Kesehatan dan BPOM terkait adanya kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.
"Kita harus betul-betul dapat kejelasan dari 3 pihak ini ya, Komnas KIPI, Kemenkes, Badan POM. Sehingga masyarakat tenang mengikuti vaksinasi menggunakan produk AstraZeneca," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena dalam keterangannya, Senin (10/5).
Baca Juga:
Tarif Vaksinasi COVID-19 Gotong Royong Rp500 Ribu
Melki meminta, agar pemerintah dapat segera mencari penyebab dari kematian akibat menggunakan vaksin AstraZaneca.
"Segara dicari penyebabnya, disampaikan, ditelusuri, dipastikan betul penyebab kematian pria tersebut yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini, dan segara disampaikan kepada publik apa yang terjadi," ujar Melki.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, pemerintah juga harus memberhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca apabila temuan Komnas KIPI menunjukkan kematian peserta vaksinasi di GBK akibat vaksin AstraZeneca.
"Kalau memang barangnya ini masih bermasalah, sebaiknya dihold dulu," pungkas Melki.
Diketahui Komnas KIPI mendapatkan laporan seorang anak muda asal Jakarta, Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah menerima vaksinasi COVID-19 merek AstraZeneca.
Hingga kini, penyebab meninggalnya Trio masih didalami. Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio. Hasil kajian sementara, belum cukup bukti bahwa Trio meninggal karena vaksin AstraZeneca. (Pon)
Baca Juga:
Menkes Khawatir Kasus COVID-19 Melonjak setelah Libur Lebaran
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR