Noer Ardiansjah
Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) masih bisa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya jika DPR tetap akan melakukan penyanderaan anggaran.
Penyanderaan itu menyusul sikap KPK dan Polri yang tidak menghadirkan mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani ke dalam Rapat Pansus Angket KPK.
"Biasanya aturan di KPK, kalau tidak dibahas pakai anggaran sebelumnya," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (20/6).
Agus mengaku terus memantau perkembangan sikap DPR yang mengancam adanya penyanderaan pembahasan anggaran KPK-Polri.
"Itu nanti lihat. Perjalanan waktu dinamikanya selalu berkembang," kata Agus.
Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku masih melakukan pembahasan di jajaran internal polri. Selain pada tingkat internal, Polri juga telah membahasnya bersama sejumlah pakar.
"Apakah menghadirkan paksa berarti semacam surat perintah membawa atau surat perintah penangkapan dibawa dihadapkan," kata Tito.
Tito mengatakan, pemanggilan terhadap seseorang memang telah diatur dalam KUHAP. Namun, upaya penyanderaan anggaran belum dibahas sejauh ini.
"Penahanan itu acaranya harus pro justicia dalam artinya dalam rangka untuk peradilan. Ini ada polemik mengenai pendapat hukum ini," jelas Tito.
Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun mengusulkan agar pembahasan anggaran RAPBN 2018 Kepolisian dan KPK tidak perlu dilakukan jika Miryam S Haryani tidak dihadirkan ke Pansus Angket KPK.
Implikasi dari tidak dibahasnya anggaran RAPBN 2018, kata dia, adalah anggaran terhadap dua institusi tersebut di 2018 tertahan.
"Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan)," kata Misbakhun. (Ayp)
Baca berita terkait penahanan anggaran KPK dan Polri lainnya di: KPK Tetap Tak Gubris Pansus Angket Yang Digulirkan DPR
