Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Tim Panitia Khusus (Pansus) otonomi Khusus (Otsus) Papua DPD RI Rapat secara Tripartit dengan DPR dan Pemerintah membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, Ruang Pansus DPR, Senin (5/7).
Anggota Pansus Papua Yorrys Raweyai menyatakan Pembahasan RUU Otsus Papua yang saat ini sedang berlangsung seharusnya mengakomodasi akar-akar masalah yang selama ini dipersoalkan.
"Saat ini persoalan-persoalan yang mengemuka tentang kewenangan politik, khususnya politik lokal, pemilihan kepala daerah dan afirmasi terhadap Orang Asli Papua dan hak-hak asasi manusia, dipandang sebagai persoalan krusial," kata Yorrys.
Baca Juga:
Mahfud Pastikan Penegak Hukum Tidak Penyelewengan Dana Otsus Papua
Karena itu, kata Yorrys, sejak awal DPD memandang bahwa pembahasan Daftar Inventaris Masalah tidak layak hanya menyasar 2 (dua) pasal, atau hanya tentang cluster keuangan dan pemekaran. Karena itu tidak cukup merespons akar-akar masalah.
"Seharusnya poin-poin itu dijadikan pertimbangan dan dielaborasi kembali untuk dimasukkan dalam pasal-pasal di luar cluster yang diajukan Pemerintah," ujarnya.
Yorrys menyadari bahwa pembahasan RUU Otsus Papua cenderung 'kejar tayang'. Namun, ia mengingatkan kecenderungan itu tidak dijadikan nilai tawar untuk mengakomodasi persoalan. Apalagi RUU Otsus Papua diharapkan sebagai jawaban bagi persoalan yang berlangsung selama ini selama 20 tahun.
"Jika memang akan menjadi kado ulang tahun RI ke-76 pada Agustus 2021 harus betul-betul memberikan jawaban komprehensif, bukan jawaban parsial. Jika tidak, kita memerlukan strategi baru dalam merespons dinamika persoalan Papua," sambung Yorrys.
Menanggapi hal yang berkembang dalam rapat, Senator Fillep Wamafma mengapresiasi usulan dari Fraksi PDI-Perjuangan bahwa pada prakteknya Otsus harus berdasarkan fakta dan realitas di lapangan saat ini.
"Kami dari DPD RI setuju dengan usulan itu bahwa kebutuhan tata kelolanya yang dikedepankan, yang kedua bagaimana pemerintah memandang implementasi UU Otsus nanti dengan UU Pemda karena ada titik kontra di situ," ujar Fillep.
Ketika nanti ada Badan Otsus, kata Fillep, maka perlu didesain dengan baik dalam tataran implementasiny. Selanjutnya jika dengan dibentuknya Badan Otsus maka tim perumus harus jelas mendefinisikannya.
"Bisa menjadi bahan pertimbangan nomenklaturnya," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPD Otopianus P Tebai secara virtual mengungkapkan para legislator harus memahami kondisi saat ini dan bagaimana pemerintah mengembalikan situasional di Papua agar Orang Asli Papua (OAP) mampu menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri.
"Kita harus melihat sementara orang asli makin terbelakang, bagaimana mendidik melatih papua, stakeholder harus tahu kondisi di sana. Pendidikan pelatihan secara masal ini perlu sekali ditekankan untuk meningkatkan SDM menjadikan orang Papua menjadi tuan di daerahnya sendiri. Supaya masyarakat Papua lebih mencintai Indonesia, saya minta peran orang Papua yang makin ditingkatkan," katanya.
Baca Juga:
RUU Otsus Papua 2021 Diklaim Jadi Kebutuhan Mendesak
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus Papua DPR RI Komarudin Watubun itu dilakukan bersama Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej, dan Tim Pansus Papua DPD RI.
Sementara itu, Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej menindaklanjuti usulan-usulan DIM sesuai dengan keputusan rapat panja sebelumnya dan mengkompilasi ulang DIM mengemukakan bahwa 146 DIM sebelumya yang disepakati setelah dikompilasi menjadi 143 karena ada beberapa mengalami perubahan nomor. (Pon)
