DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Agustus 2021
DKI Jakarta Bersihkan Data Ganda Penerima Bansos

Bantuan Sosial. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membersihkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) PPKM Level 4, terutama untuk penerima bantuan beras antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sekitar lima persen.

"Memang terjadi data ganda, data yang beras, yang kami terima, dengan data kami dobel, ganda dan itu sedang dipadankan. Dalam beberapa waktu selesai," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Sabtu (7/8).

Baca Juga:

Pemprov DKI Baru Salurkan 40 Persen Beras Bansos ke Warga

Riza menyampaikan, data ganda masing-masing ada perbedaan sekitar lima persen. Pemadanan tersebut akan cepat diselesaikan karena penting dalam distribusi bantuan untuk mencegah adanya penerima ganda.

Selama proses pemadanan, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dengan Kemensos dan dia juga memastikan tidak menghambat proses pendistribusian bantuan.

"Diselesaikan dulu yang ganda, dicek kembali, selama ini tidak ada masalah. Tahun lalu tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos, tidak ada masalah terkait pendataan," kata Riza.

Dinas Sosial DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial berupa beras kepada 907.636 kepala keluarga (KK) sejak 29 Juli 2021 dan pendistribusian akan berakhir 17 Agustus. Dalam bantuan ini juga masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kilogram beras premium.

"Masing-masing KK akan menerima 10 kilogram beras jenis premium," kata Kepala Dinas Sosial, Premi Lasari, Rabu (28/7).

Premi mengatakan, sedianya jumlah penerima manfaat bantuan sosial non tunai di Jakarta berjumlah 1.007.379 kepala keluarga (KK). Namun sebanyak 99.743 kepala keluarga belum dapat diberikan bantuan karena adanya potensi duplikasi dengan penerima bansos non tunai dari Kementerian Sosial.

Dinas Sosial telah memiliki data "By Name By Address" (BNBA) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Beras ini, yang disampaikan kepada penyedia, yaitu Pasar Jaya dan Food Station untuk disalurkan pada lokasi RW.

Setelah itu, kata Premi, RW akan kembali melakukan pengecekan jumlah dan kondisi paket. Lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima (BAPST) dan disalurkan kepada KPM sesuai BNBA.

Penyaluran beras dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sampai tingkat RT dan RW. Selanjutnya disalurkan sampai kepada KPM oleh perangkat RT dan RW.

Beras Bansos. (Foto: Antara)
Beras Bansos. (Foto: Antara)

Sebelum hari penyaluran, perangkat RT dan RW juga telah diinfokan daftar nama penerima bantuan beras. Untuk itu perangkat RT dan RW diharapkan dapat menghubungi KPM yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras.

"Apabila KPM susah dihubungi, maka perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras kepada Perumda Pasar Jaya/ PT Food Station Tjipinang Jaya," katanya.

BSNT disalurkan kepada masyarakat yang berada di 5 wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu sebanyak 907.616 kepala keluarga. Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta Utara (181.367) dan Jakarta Barat (73.948). Jakarta Selatan sebanyak 142.029 KK, Jakarta Timur (457.250) dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KK. (Asp)

Baca Juga:

Terkendala Data, Hampir 100 Ribu Warga Jakarta Belum Terima Bansos

#Bantuan Sosial #Dana Bansos #Bansos Tunai #Beras #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Para ASN itu kini masuh dalam daftar 1.500 warga di Kota Serang penerima bansos yang dicoret Kemensos
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
ASN Serang Masuk Daftar Penerima Bansos, Parahnya Lagi Terindikasi Judol
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Bansos ini disebut-sebut akan dibagikan sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan