Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pemadanan data ganda penyaluran bantuan sosial tunai (BST) terdampak COVID-19 bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
Adapun hingga kini 5 persen atau kurang lebih 99.450 data dari 1,8 juta warga masih belum bisa menerima BST akibat permasalahan data.
"Itu biasa dalam setiap tahun itu data harus dimutakhirkan," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta Kamis (5/8) malam.
Baca Juga:
BNPT Salurkan Bansos untuk Korban dan Mantan Pelaku Terorisme
Dalam BST kali ini Pemerintah DKI menanggung sebanyak 1.007.379 Kepala Keluarga (KK) untuk diberikan bantuan sosial. Namun hanya 907.929 KK yang sudah bisa menikmati pencairan bansos tahap 5 dan 6 atau Mei dan Juni.
"Seluruhnya sejak sebelum lebaran haji sudah dibagikan seluruhnya bantuan sosial tunai dari Pemprov DKI Jakarta totalnya kurang lebih 1,8 juta KK dari DKI kurang lebih 1 juta lebih," paparnya.
Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini mengungkapkan Pemprov DKI tiap 6 bulan ada pemutakhiran data penerima bansos, begitu juga dilakukan oleh Kemensos supaya tidak terjadi data ganda atau doubel.
"Karena di Jakarta ini kan tidak sulit melakukan pendataan jaraknya dekat semua terdata sekarang yang ganda ganda akan dicek kembali," ucapnya.
Masih tertundanya 99.450 KK yang menerima BST, Gubernur Anies Baswedan, langsung menyurati Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta data yang valid agar bisa segera dicairkan.
"Pak Gubernur (Anies) sudah bersurat kepada Ibu Mensos (Risma) untuk meminta kepastian data by name by address, siapa saja yang mendapat BST Kemensos sehingga kami akan lakukan pemadanan data," ucap Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. (Asp)
Baca Juga:
[Hoaks atau Fakta]: Link Pengecekan Penerima Bansos dengan NIK E-KTP
