Djarot Sebut IKN Proyek Tergesa-gesa, Grace Natalie: Silakan Datang Sendiri


Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR.
MerahPutih.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Grace Natalie, membela proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur yang jadi sasaran kritik Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.
Djarot mengkritik IKN, yang dianggap proyek tergesa-gesa. Atas kritik tersebut, Grace menegaskan proyek IKN bukanlah suatu hal yang dipaksakan. Menurutnya, pembangunan IKN dilakukan lewat kalkulasi yang cermat.
"Proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Tidak ada upaya pemaksaan sama sekali," kata Grace dalam keterangannya, Kamis (11/7).
Mantan penyiar berita itu menjamin pembangunan proyek IKN dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
"Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati," ucap Grace.
Baca juga:
Meski Belum Terbit Keppres, Heru Budi Pastikan Upacara HUT RI Tetap di IKN
Grace lantas menantang Djarot mengunjungi sendiri proyek IKN. Grace meminta Djarot melihat dengan mata sendiri perkembangan pembangunan IKN.
"Silakan Pak Djarot datang sendiri ke IKN," imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyentil Djarot yang mungkin saja mendapat informasi yang menyesatkan soal IKN.
"Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati, bisa kepeleset," imbuhnya.
Terkait persiapan HUT RI ke-78, Grace menjamin semua fasilitas umum termasuk infrastruktur dasar seperti air minum, kelistrikan, dan akses jalan sudah dipersiapkan dengan baik.
Baca juga:
Jokowi Berikan HGU Hingga 190 Tahun dan Tarif Pengelolaan Aset Rp 0 ke Pengusaha Pelopor di IKN
"IKN adalah wajah Indonesia. Pasti dibuat sebagus mungkin, sesempurna mungkin. Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," tutup Grace. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita

Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan

Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
