Dituding Mirip LSM, Wadah Pegawai KPK Diminta Segera Angkat Kaki


Massa Aliansi Masyarakat Sipil dan Pejuang Antikorupsi desak WP KPK angkat kaki (MP/Kanu)
MerahPutih.Com - Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil dan Pejuang Antikorupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa didepan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).
Dalam aksinya, massa bertelanjang dada memakai masker dengan tulisan *KPK No LSM !!* sebagai pesan tersirat agar pegawai KPK jangan bekerja seperti LSM.
Baca Juga:
Polisi Sebut Demo Ricuh Akibat Salah Paham Antara Pegawai KPK dengan Massa Aksi
Koordinator aksi, Dullah meminta Wadah Pegawai (WP) KPK yang bergaya ala LSM segera angkat koper dan mengikuti jejak pimpinan KPK lainnya yang sudah mengundurkan diri.

"Yang masih bergaya LSM, WP-KPK sebaiknya mundur dan angkat koper ikuti jejaknya Pak Saut Situmorang. WP-KPK sudah kelewat batas, ndableg tidak independen lagi padahal digaji rakyat tapi gayanya seperti oposisi. Ini tak sehat lagi lembaga antirasuah," tegas Dullah lagi.
Dullah meminta agar organisasi yang dulu dipimpin Novel Baswedan itu jangan bisa dibubarkan jika cara bekerjanya seperti LSM dan kerap berdemo.
"Ingat kalian digaji pakek duit rakyat. Jika masih doyan demo, angkat kaki saja dari KPK jangan gunakan waktumu untuk berdemo," sebut Dullah lagi.
Dullah pun menyindir singkatan KPK yang dituding kerap melakukan manuver politik dan terbaru ingin menjegal capim KPK saat fit and proper test. Kata dia, KPK sama dengan Komisi Penghambat Karir.
Baca Juga:
Redam Massa Aksi, Polisi Minta Pegawai KPK Copot Kain Hitam yang Tutupi Logo KPK
"WP KPK biang kerok keonaran di KPK, kenapa dibiarkan. Jangan-jangan pegawai KPK ini tidak kontrak dengan lembaga tapi NGO atau LSM," bebernya.

"KPK kerap menyerang bosnya sendiri, jadi semau gue aja. Jonggos nyerang majikan, itulah yang terjadi di KPK sekarang. Masyarakat harus melek dengan kondisi seperti ini," tambahnya.
Dullah pun meminta agar pimpinan KPK, WP KPK and the gang untuk tidak alergi dengan revisi UU KPK. Revisi UU KPK justru untuk menyempurnakan UU yang sudah ada.
"Jangan alergi dengan revisi UU KPK. Apa perlu kami kasih obat anti alergi dan tuli supaya bisa dengerin kritikan dan publik terkait revisi UU KPK. Apa jadinya KPK tidak diawasi, begini aja sudah semau-maunya," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Kemenhan Tegaskan Usulan Darurat Militer untuk Aksi Tolak Tunjangan DPR Hoaks

SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu

Pemkot Solo Cabut Status Siaga Darurat setelah Kerusuhan, kini Jadi Transisi Darurat Bencana Sosial

[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
![[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan](https://img.merahputih.com/media/f8/df/4d/f8df4dcb1b53087a074e35b53dcecbd4_182x135.png)
Langkah Langkah Polisi dan TNI Bereskan Situasi Setelah Demo di Berbagai Daerah Rusuh

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

TNI Tegaskan Masa Pembakaran dan Pejarahan Saat Demo Cukup Terlatih dan Terorganisasi

Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Surabaya, Hampir Setengahnya Anak-Anak

Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Orang sebagai Tersangka Demo Ricuh, 6 Masuk Klaster Penghasut, Sisanya Perusuh

TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
