Ditawari Naik Gaji, Jokowi Mengaku Malu

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 18 September 2015
Ditawari Naik Gaji, Jokowi Mengaku Malu

Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, CY Leung, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/9). (Foto: segkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Presiden Jokowi mengaku malu saat sejumlah wartawan menanyakan perihal kenaikan gaji presiden dan para anggota DPR. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah berpusat pada kesejahteraan rakyat.

"Jangan aneh-aneh, ekonomi melambat gini, urusan gaji urusan tunjangan, malu," kata Presiden Jokowi usai menerima kunjungan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, CY Leung, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Jokowi juga tak mau menanggapi saat wartawan bertanya siapa yang mengusulkan. Ia justru menegaskan perihal upaya memperbaiki perekonomian Indonesia yang tengah melambat.

Tim Komunikasi Presiden AAGN Ari Dwipayana mengatakan bahwa Jokowi dengan tegas mengatakan bukan saat yang tepat untuk membicarakan kenaikan gaji pokok.

"Kondisi perekonomian nasional sedang lesu," ujarnya seperti dilansir Setkab.go.id.

 

BACA JUGA:

  1. Presiden Jokowi Belum Tahu Tunjangan DPR Naik
  2. Berapa Gaji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?
  3. Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
  4. Intip Gaji Pemimpin Negara di Dunia
  5. Penduduk Miskin Makin Banyak, Jokowi Mau Digaji Rp200 Juta
#Tunjangan DPR Naik #Gaji DPR #Gaji Presiden #DPR #Presiden Jokowi #Gaji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan