Disparbud DKI Tak Bisa Tata PKL Wisata Kota Tua Sendirian
Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) tak bisa sendirian menangani penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat.
Komisi B pun mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, seperti satpol PP hingga dinas koperasi, usaha kecil, menengah, serta perdagangan (KUKMP) untuk membantu menyelesaikan persoalan menjamurnya pedagang di wisata Kota Tua itu.
Baca Juga:
Ketua Komisi B Abdul Azis mengatakan, PKL telah menjadi masalah lama yang ada di kawasan bersejarah tersebut.
"Karena kita melihat pengelolaan PKL di kawasan Kota Tua ini masih banyak yang belum tertata dengan baik, padahal di satu pihak pengunjung ini juga kan maunya belanja, tapi mereka senangnya yang tertata," ujar Abdul di Jakarta, Kamis (12/12).
Ia pun mengingatkan agar SKPD yang dimaksud perlu memperhatikan aspek-aspek kepariwisataan yang terus berkembang di sana, seperti eksistensi kegiatan seni budaya para pegiat seni yang dilakukan di sekitar lokasi, pada penataan yang dilakukan.
“Jadi jangan sampai kegiatan relokasi PKL yang dilakukan menghambat kegiatan kegiatan seni di sana. Karena terus terang pegiat seni juga banyak di sana, dan mereka harus banyak tempat dan mereka harus dapat panggung di situ,” terangnya.
Baca Juga:
MH Thamrin Ricuh, Kota Tua Masih Aman dan Tetap Dikunjungi Wisatawan
Dengan demikian, Abdul Azis menyatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan agar menggelar kunjungan kerja menuju kawasan Kota Tua untuk memastikan keberadaan kegiatan PKL beserta kegiatan seni budaya dapat berjalan secara proporsional.
"Kita mungkin akan coba lihat langsung ke lapangan dengan UPT Kota Tua dan juga Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), sehingga kita bisa memberi masukan-masukan yang positif lagi. Seandainya perlu perbaikan, kalau ada yang kurang baik tentu akan kita tegur," tutup Azis. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi