Disetujui 9 Fraksi, Komisi III DPR Sepakat Arsul Sani Jadi Hakim MK

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 September 2023
Disetujui 9 Fraksi, Komisi III DPR Sepakat Arsul Sani Jadi Hakim MK

Arsul Sani. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI rampung menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap delapan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, disepakati bahwa Arsul Sani terpilih menjadi hakim MK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut sebanyak sembilan fraksi di DPR menyetujui Arsul Sani menjadi hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams.

Baca Juga:

Arsul Sani Sebut Beragam Negara Dapat Indormasi Keliru Soal KUHP Baru

“Dari 9 fraksi, semua mengusulkan satu nama, bapak Arsul Sani,” kata Adies Kadir di Ruang Rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Adies mengatakan terpilihnya Arsul tanpa adanya penolakan dari seluruh fraksi. Sembilan fraksi di Komisi III yang menyetujui Arsul sebagai hakim MK, yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, hingga PKS.

“Komisi III memutuskan, bahwa calon yang diusulkan oleh DPR menjadi hakim konstitusi menggantikan bapak Wahiudin Adam adalah bapak Arsul Sani,” ujar Adies.

Baca Juga:

Arsul Sani Tegaskan PPP tak Pecah meski Suharso Bukan lagi Ketum

“Demikian proses uji kelayakan sampai dengan pengambilan keputusan dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar,” sambungnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar fit and proper test calon hakim konstitusi sejak Senin (25/9) kemarin sampai Selasa (26/9).

Arsul Sani berhasil mengalahkan 7 calon lainnya seperti Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, dan Haridi Hasan. (Pon)

Baca Juga:

Soroti Diskriminasi Narapidana KPK, Arsul Sani Berdendang dengan Sebait Lagu

#Hakim Mahkamah Konstitusi #Mahkamah Konstitusi #DPR RI #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Pemisahan itu diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
DPR Siapkan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan, Dipisahkan dari Penegak Hukum
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Bagikan