Luhung Sapto
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar, menilai rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK sulit dipungkiri bukan ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, bergulirnya sosialisasi ini bertepatan dengan mencuatnya dugaan sejumlah anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi e-KTP.
"Kita tidak pernah bisa menuduh di balik itu (pelemahan KPK). Tapi revisi Undang-Undang KPK itu biasanya adalah bentuk ancaman kepada KPK. Sejarah mencatat, bahwa setiap KPK mengerjakan perkara secara detil, secara kencang, itu biasanya ada serangan. Kan begitu logikanya," ujar Zainal kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/3).
Zainal menjelaskan, tiap kali komisi antirasuah itu mengungkap perkara yang melibatkan petinggi lembaga lain. Lanjut dia, KPK kerap diganggu lewat berbagai upaya pelemahan, hingga pada akhirnya mengganggu kinerja KPK untuk menjalankan tugas menegakkan hukum.
"Ketika dia (KPK) ngerjain Kejaksaan diserang, jaksa-jaksanya ditarik dari KPK. Ngerjain kepolisian, keluar cicak-buaya. Ngerjain politisi, diancam perubahan Undang-Undang KPK. Nah kejadian e-KTP, saatnya bagi kita semua menyalakan early warning system. Jangan-jangan tindakan-tindakan di balik itu, bagian dari pelemahan," jelasnya.
Kendati kasus dugaan korupsi e-KTP ini menyeret sejumlah nama besar mulai dari pengusaha, pejabat publik, hingga politisi lintas partai. Pukat UGM mengaku optimistis bahwa KPK dapat meyelesaikan kasus ini secara tuntas.
"Saya optimistis sepanjang KPK bekerja secara detil. Detil itu maksudnya adalah dia bebas dari tekanan, mampu dilindungi, tidak diancam, bekerja dengan kuat. KPK harusnya bisa, karena e-KTP ini besar dan sudah cukup terang karena bukti-buktinya sudah mulai terkuak," ungkap Zainal. (Pon)
