Pemilu 2019

Dinilai Buat Gaduh Terkait Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Malaysia ke DKPP

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 12 April 2019
 Dinilai Buat Gaduh Terkait Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Malaysia ke DKPP

Direktur hukum dan advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan (kedua dari kanan) memberikan keterangan pers di Posko Cemara (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf melaporkan Ketua Panwaslu Luar Negeri Malaysia, Yaza Azzahra ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).

Yaza diduga melanggara kode etik penyelenggara pemilu terkait fungsi pengawasan terhadap proses pemilu.

Direktur Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan, Yaza diduga melanggar pasal 6 ayat 2 huruf a dan pasal 8 huruf c dan d.

"Pasal tersebut menerangkan penyelenggara pemilu seharusnya mandiri, punya prinsip dan menolak campur tangan pengaruh siapa pun. Termasuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan partisan atas isu yang sedang terjadi," kata Ade Irfan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/4).

Ilustrasi surat suara
Surat suara dalam pemilu 2019 (Foto: kpu.go.id)

Ade melanjutkan, pernyataan Yaza soal surat tercoblos bisa membuat kegaduhan sebab mencantumkan nominal uang jual-beli suara.

"Seharusnya posisi dia sebagai penyelenggara pemilu apalagi ketua panwaslu lebih dahulu melakukan investigasi terhadap persoalan atau peristiwa yang ada. Jangan terburu-buru menyatakan ini sebuah kesalahan dan kesengajaan yang dia sndiri belum tahu dan tak lihat persitwanya," jelas Ade.

Pelaporan ini disertai barang bukti seperti video dan rekaman dialog di TV swasta dan media online.

"Kalau misalnya ada unsur unsur pidana yang terjadi terhadap masalah-masalah itu kita akan coba untuk menganalisanya untuk kita tindak lanjut hukum pidananya," pungkas Ade.

Sebelumnya, Yaza Azzahra mengatakan mendapatkan informasi penemuan surat suara yang sudah tercoblos itu dari salah satu anggota Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo-Sandi, Parlaungan.(Knu)

#Panwaslu #Pemilu 2019 #DKPP #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Hal ini seperti disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lukito
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Indonesia
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu melihat penanganan perkara demikian banyak
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Bagikan