Din Syamsuddin: Tak Boleh Ada Diskriminasi kepada Penghayat Kepercayaan

MerahPutih.com - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin menggelar dialog bersama dengan sejumlah tokoh penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dialog diselenggarakan di Kantor The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan.

Di hadapan perwakilan kelompok penghayatan kepercayaan, Din menegaskan bahwa setiap manusia punya harkat dan martabat yang mulia sebagai ciptaan Tuhan.

Manusia, kata Din, sebagai warga negara juga memiliki hak dasar sebagai warga negara di bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya.

"Harus ada pemenuhan hak sosial, ekonomi, politik yang harus sama di Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi," kata Din di Jakarta, Kamis (7/12).

Dialog digelar setelah adanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.

Namun, kenyataannya masih ada perbedaan pandangan konsepsi di antara penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pemeluk agam tentang hubungan persamaan antara penghayat dengan pemeluk 6 agama yang diakui pemerintah. "Khususnya dengan agama Islam," tegas Din.

Din mengatakan, bagi pemeluk agama Islam ada anggapan aliran penghayat dapat disamakan dengan keyakinan pemeluk 6 agama.

"Aliran kepercayaan tidak tunggal, ada yang murni penghayat terhadap agama bukan pemeluk agama. Tapi juga ada dari aliran kepercayaan yang anggotanya adalah pemeluk agama yang sudah ada," katanya.

Retno Lestari, perwakilan kelompok penghayatan kepercayaan berharap dengan putusan MK tak ada lagi diskriminasi terhadap penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Meski tak masuk 1 dari 6 agama yang diakui pemerintah, tetapi mereka yakin akan keberadaan Tuhan. "Bangsa Indonesia bisa menerima kami. Kami punya keyakinan jangan dianggap tidak bertuhan, tidak percaya tuhan, membahayakan negara," jelas Retno.

"Kalau selama ini dianggap tidak beragama, tidak mencantumkam agama. Harapan kami bisa diterima. Kami harus mencantumkan di KTP. Bisa diterima masyarakat bahwa kami yakin kepada tuhan. Kami berhak hidup berkembang dan membangun negara ini," sambung Retno. (Ayp)