Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penangkapan Anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 membuat riuh di media sosial dan muncul tagar #BubarkanMUI. Adanya targar tersebut tidak perlu ditanggapi serius. Bila desakan itu asli,menunjukkan kelompok Islamofobia telah mendapatkan momentumnya.
Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menegaskan, desakan pembubaran MUI itu bisa jadi palsu. Hal itu hanya merupakan manuver untuk mengalihkan perhatian dari masalah besar yang sedang dihadapi bangsa dan hanya ingin mengetes.
Baca Juga:
Mahfud Sebut Masyarakat dan Media yang Buka Identitas Mantan Pengurus MUI
Din mengimbau umat Islam untuk menanggapi tindakan itu dengan senyuman. Tapi jika desakan itu asli, Din menegaskan, dirinya siap turun ke lapangan untuk menghadapi pihak yang hendak membubarkan MUI.
"Sebagai yang pernah memegang amanah sebagai Ketua Umum MUI dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI saya siap turun lapangan," kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa, (23/11).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada hubungan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Polri di Bekasi, Jawa Barat.
Mahfud mengklarifikasi, pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pernah mengaitkan terduga teroris dengan MUI.
"Penegak hukum dalam hal ini Densus juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah Pengurus MUI. Tidak pernah, polisi maupun Densus," ujar Mahfud.
Menurut dia, identitas terduga teroris yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI merupakan informasi dari masyarakat dan pengembangan media.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Miftachul Akhyar mengatakan penangkapan seorang anggota Komisi Fatwa MUI, yang saat ini nonaktif, sebagai terduga teroris di Bekasi oleh Densus 88 Polri dapat jadi bahan introspeksi.
"Peristiwa ini bisa jadi sarana introspeksi atau dikenal dengan (istilah) muhasabah. Kami akan mewawas diri, kami lebih berhati-hati, lebih teliti, dan sebagainya untuk menjaga muruah dari majelis para ulama (yang menjadi) bagian dari anak bangsa," kata Miftachul. (Pon)
Baca Juga:
Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik
