Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 November 2021
Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muhtar dalam video yang diterima di Jakarta, Senin (19/7). (ANTARA/ HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana MUI DKI Jakarta yang akan membentuk tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan hoaks oleh buzzer di media sosial mengemuka saat menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta. Walaupun, akhirnya pernyataan ini dibantah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diminta untuk tidak terlibat politik dengan rencana membuat tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial (Medsos).

Baca Juga:

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah, tak bijak ketika MUI yang harusnya menjadi wadah agama islam di Jakarta, malah ikut-ikutan politik praktisnya Gubernur Anies.

"Jangan sampai ikut-ikutan politik praktis," kata Ima di kantornya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Ima menegaskan, daripada ikut serta dalam benturan politik, lebih baik MUI melakukan pembinaan mental kepada warga Jakarta yang telah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu.

Lagipula, kata dia, penyebaran sosialisasi program hingga klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepada Anies oleh para buzzer menjadi tugas dari setiap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

"Setiap dinas pasti ada anggaran untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi prestasi-prestasi Pemprov DKI. Jadi, enggak perlu lagi jadi double dengan MUI," papar Ima.

Ima mewanti-wanti agar jangan sampai muncul anggapan publik bahwa cyber army dibentuk berkat dana hibah Pemprov DKI kepada MUI DKI sebesar Rp 10,6 miliar pada tahun 2022.

"Ya, walaupun disampaikan ini tidak ada kaitannya sama hibah. Tapi porsinya, seharusnya apapun hibah yang sudah diberikan ini kan amanah dari uang pajaknya warga, seharusnya dikembalikan kepada warga. Bukannya justru ikutan politik praktis," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar Munahar meminta, agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Ia menegaskan, kika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diberi amanah segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI: Tak Ada Arahan MUI Bentuk Tim Siber Lindungi Anies

#MUI #Buzzer #Anies Baswedan #Media Siber #Serangan Siber
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini Alasannya
MUI mengusulkan istilah LGBT menjadi LGSP. Hal ini pun tengah menjadi perbincangan hangat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MUI Usulkan Penyebutan LGBT Diubah Menjadi LGSP, ini  Alasannya
Indonesia
Polisi Tahan 8 Orang Diduga Lakukan Propaganda Digital, Barang Bukti Rp 220 Juta
​Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini terbagi ke dalam lima peran terorganisir, yakni perekrut dan pembiaya, pembuat konten, penyebar konten, pengangkat konten
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Polisi Tahan 8 Orang Diduga Lakukan Propaganda Digital, Barang Bukti Rp 220 Juta
Indonesia
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
MUI mengkhawatirkan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus berujung penyerahan ke Israel. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
Indonesia
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
MUI mengkritik penangkapan dan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
Indonesia
Polri Tangkap Warga Palestina Atas Permintaan Siprus, MUI Bakal Surati Prabowo Minta Penjelasan
MUI akan melayangkan surat kepada Kapolri dan Presiden terkait penangkapan warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad di Jakarta. MUI mengingatkan pemerintah agar hati-hati menangani kasus sensitif ini sesuai hukum nasional dan internasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
Polri Tangkap Warga Palestina Atas Permintaan Siprus, MUI Bakal Surati Prabowo Minta Penjelasan
Indonesia
Represi Terhadap Media Terus Terjadi, Serangan Digital Lebih Sulit Dilacak
Kini, tekanan lebih sering muncul dalam bentuk serangan DDoS, doxing, maupun tekanan terhadap ruang redaksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Represi Terhadap Media Terus Terjadi, Serangan Digital Lebih Sulit Dilacak
Indonesia
Viral Roti Croissant Pattaya Kemasan Erotis, LPPOM Jamin Tak Bakal Lolos Sertifikasi Halal
Croissant Pattaya viral berbentuk erotis dinilai tidak bisa lolos sertifikasi halal. LPPOM MUI tegaskan aspek halal mencakup bahan, proses, nama, bentuk, dan kemasan.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Viral Roti Croissant Pattaya Kemasan Erotis, LPPOM Jamin Tak Bakal Lolos Sertifikasi Halal
Indonesia
Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Fatwa Halal MUI Mata Uang Kripto Lapor Polisi
Laporan baru dibuat pada 22 Juni 2026, atau hampir empat tahun setelah kejadian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Korban Dugaan Penipuan Pengurusan Fatwa Halal MUI Mata Uang Kripto Lapor Polisi
Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Indonesia
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Masyarakat yang bekerja memiliki kontribusi penggunaan internet terbesar dengan penetrasi mencapai 84,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Bagikan