Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 November 2021
Bikin Tim Siber, MUI Jakarta Diharap Tidak Ikut Dalam Benturan Politik

Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muhtar dalam video yang diterima di Jakarta, Senin (19/7). (ANTARA/ HO-Dokumentasi Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana MUI DKI Jakarta yang akan membentuk tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan hoaks oleh buzzer di media sosial mengemuka saat menggelar Rapat Koordinasi Bidang Infokom se-DKI Jakarta. Walaupun, akhirnya pernyataan ini dibantah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diminta untuk tidak terlibat politik dengan rencana membuat tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial (Medsos).

Baca Juga:

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah, tak bijak ketika MUI yang harusnya menjadi wadah agama islam di Jakarta, malah ikut-ikutan politik praktisnya Gubernur Anies.

"Jangan sampai ikut-ikutan politik praktis," kata Ima di kantornya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

Ima menegaskan, daripada ikut serta dalam benturan politik, lebih baik MUI melakukan pembinaan mental kepada warga Jakarta yang telah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu.

Lagipula, kata dia, penyebaran sosialisasi program hingga klarifikasi atas tudingan yang dialamatkan kepada Anies oleh para buzzer menjadi tugas dari setiap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

"Setiap dinas pasti ada anggaran untuk mempromosikan, untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi prestasi-prestasi Pemprov DKI. Jadi, enggak perlu lagi jadi double dengan MUI," papar Ima.

Ima mewanti-wanti agar jangan sampai muncul anggapan publik bahwa cyber army dibentuk berkat dana hibah Pemprov DKI kepada MUI DKI sebesar Rp 10,6 miliar pada tahun 2022.

"Ya, walaupun disampaikan ini tidak ada kaitannya sama hibah. Tapi porsinya, seharusnya apapun hibah yang sudah diberikan ini kan amanah dari uang pajaknya warga, seharusnya dikembalikan kepada warga. Bukannya justru ikutan politik praktis," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar Munahar meminta, agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI untuk bisa membantu Gubernur Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Jakarta.

Ia menegaskan, kika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom diberi amanah segera memainkan narasi keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.

"Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita- berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," kata Munahar. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI: Tak Ada Arahan MUI Bentuk Tim Siber Lindungi Anies

#MUI #Buzzer #Anies Baswedan #Media Siber #Serangan Siber
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Masyarakat yang bekerja memiliki kontribusi penggunaan internet terbesar dengan penetrasi mencapai 84,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Begini Data Terkini Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2026, Masih Ada Jutaan Orang Tidak Dapatkan Akses
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Pemprov DKI Jakarta akui penguburan massal ikan sapu-sapu sulit dihindari. MUI kritik metode dinilai melanggar prinsip syariah dan kesejahteraan hewan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 April 2026
Kontroversi Penguburan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, MUI Soroti Dugaan Penyiksaan
Indonesia
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, merespons kritik MUI soal pembasmian ikan sapu-sapu. Ia akan mengevaluasi metode tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Pramono Respons Kritik MUI, Siap Evaluasi Cara Pembasmian Ikan Sapu-sapu
Indonesia
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
MUI menyoroti pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melakukan metode penguburan hidup-hidup untuk membasmi ikan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
MUI Soroti Pembasmian Ikan Sapu-sapu, Metode Penguburan Hidup-hidup Dipersoalkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Persoalan utama yang menjadi ganjalan adalah nasib jutaan calon jamaah yang sudah mengantre selama belasan hingga puluhan tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
MUI Semprot Kemenhaj Buntut Wacana War Tiket, Diminta Fokus ke Pemberangkatan Calon Haji 2026
Indonesia
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, mengajak umat Islam menjaga kebersamaan dan nilai-nilai yang telah dibangun selama Ramadan
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Maknai Idulfitri 2026, MUI Tekankan Pentingnya Hidup Efisien
Indonesia
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Prabowo menegaskan keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. 

Dwi Astarini - Jumat, 06 Maret 2026
Di Hadapan Tokoh Islam, Presiden Prabowo Paparkan Strategi Diplomasi Dorong Perdamaian Timur Tengah
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Bagikan