Headline

Diidentikan dengan Paham Komunis, Pengamat Sebut Marhaenisme Makin Terpinggirkan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 24 Juli 2019
 Diidentikan dengan Paham Komunis, Pengamat Sebut Marhaenisme Makin Terpinggirkan

Pengamat politik Yudi Latief. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Marhaenisme atau ajaran marhaen yang dipelopori Bung Karno kini tiada lagi semenarik dulu. Padahal, cita-cita marhaenisme begitu mulia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lantas kenapa paham Marhaen tak seseksi dulu lagi? Menurut pengamat politik Yudi Latief pandangan marhaenisme semakin terpinggirkan akibat masyarakat selalu mengasumsikannya sebagai paham komunis.

Baca Juga: Rayakan HUT RI, UKP-PIP Bakal Publikasikan Naskah Asli Pancasila

Padahal marhaenisme,Lanjut Yudi, merupakan paham dari sosialisme yang elemennya berpihak kepada keadilan sosial.

Yudi Latief
Pengamat politik Yudi Latief (MP/Fadhli)

"Seringkali kita ini tidak bisa membedakan antara sosialisme dan komunisme, seolah-olah sosialis itu pasti komunis, padahal tidak begitu," kata Yudi Latief, di Jakarta, Selasa (23/7).

Marhaenisme, sosialisme, menurut dia, sebenarnya merupakan dasar dari cara berpikir Pancasila yang memperjuangkan masyarakat terbebas dari ketidakadilan dan kesenjangan, dan bukanlah seperti yang diinterpretasikan seperti selama ini sebagai komunisme.

"Padahal sudah dijelaskan oleh Bung Karno, 'Saya tidak akan menjadi seorang komunis, pertama saya percaya demokrasi kedua saya percaya pada ketuhanan'," papar akademisi yang secara khusus mendalami Pancasila itu.

Baca Juga: Polisi Tak Izinkan Acara Silaturahim Kekhalifahan Islam, Ini Komentar Yudi Latief

Untuk menjernihkan kembali soal marhaenisme itu, menurut Yudi sebagaimana dilansir Antara, perlu usaha yang besar dalam memberikan literasi komprehensif kepada masyarakat dalam berbagai aspek edukasi.

"Satu hal lagi, menurut saya yang perlu dikawinkan ini bukan hanya religius dengan Pancasila saja dan menjadi nasionalis religius, tetapi juga dengan sosialitasnya," tutup Yudi Latief.(*)

Baca Juga: Yudi Latif: Pancasila Penting untuk Bangsa Indonesia

#Bung Karno #Marhaen #Yudi Latief #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Ganjar menambahkan bahwa media seni dan budaya penting untuk melatih kepekaan agar para pemimpin dan masyarakat selalu sadar terhadap realitas.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo: Sindirannya Nyelekit
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan