Didukung Tiga Parpol, Said Assagaff-Andeas Rentanubun Maju Pilkada Maluku

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 23 Desember 2017
Didukung Tiga Parpol, Said Assagaff-Andeas Rentanubun Maju Pilkada Maluku

PKS mengusung petahana Said Assagaff dan Andreas Rentanubun sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada 2018. (ANTARA/Izaac Mulyawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Andeas Rentanubun dengan jargon "SA-AR" akan deklarasi pada 6 Januari 2018. Pasangan "SA-AR" direkomendasikan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.

"Kami setelah berkoordinasi dengan partai politik (Parpol) pengusung menyepakati deklarasi pada 6 Januari 2018," kata Said ketika dikonfirmasi, Sabtu (23/12).

Pasangan "SA-AR" mendapat dukungan dari tiga partai politik yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS yang masing-masing memiliki enam kursi di DPRD Maluku. Pasangan "SA-AR" berhak mendaftar di KPU setempat karena memenuhi syarat kuota keterwakilan yakni sembilan kursi atau 15 persen dari 45 legislator setempat.

Sedangkan mendaftar di KPU Maluku dijadwalkan pada 8 Januari 2018. KPU Maluku menjadwalkan pendaftaran pasangan Balon Gubernur dan Wagub Maluku yang diusung Parpol maupun melalui jalur perseorangan pada 8- 10 Januari 2018.

Petahana Gubernur Maluku ini mengemukakan, bersama relawan "SA -AR" telah meluncurkan tagline "Terus Bersama bangun Negeri' di Wailela, kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon pada Jumat (22/12) malam.

Tujuannya, bila dipercayakan memimpin kembali Maluku, maka membangun negeri ini lebih baik dari apa yang telah direalisasikan.

"Harus jujur mengungkapkan membangun Maluku tidak gampang karena membutuhkan peranserta semua komponen bangsa di daerah ini," ujar Said.

Disinggung peluang di Pilkada Maluku pada 27 Juni 2018, dia menjelaskan, bersama Andreas berkeyakinan mendang.

"Survei yang dilakukan lembaga berkompoten dan independen akan dirilis menjelang akhir Desember Posisi saat ini elektabilitas mencapai 65 persen sehingga susah dikalahkan. Hanya saja jangan sombong karenanya mari bergandengan tangan membangun Maluku yang aman, rukun, dan berkualitas," tandas Said.

Pasangan Balon Gubernur dan Wagub Maluku lainnya yakni Murad Ismael - Barnabas Orno direkomendasikan PDIP dengan tujuh kursi di DPRD Maluku, Partai Nasdem maupun Partai Hanura masing-masing empat kursi, PKB tiga kursi, PKPI dua kursi serta PAN dan PPP masing-masing satu kursi.

Partai Gerindra dengan lima kursi belum memutuskan rekomendasi diberikan kepada pasangan mana.

Pasangan Balon Gubernur dan Wagub melalui jalur perseorangan yakni Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath dengan jargon "HEBAT" melalui sidang sengketa diputuskan Bawaslu Maluku pada 16 Desember 2017 sebagian gugatannya terhapap KPU Maluku dikabulkan.

Bawaslu Maluku juga membatalkan hasil pleno KPU Maluku 27 Desember 2017 memutuskan dukungan pasangan "HEBAT" tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan No. 467/BA/81/Prov/ XII/2017. (*)

Sumber: ANTARA

#Pilgub Maluku 2018 #PKS #Said Assagaf
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Bagikan