Didukung Publik, DPRD Makin Semangat Lengserkan Ahok

MerahPutih Megapolitan- Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) bersama dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut ratusan pendemo menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk segera dilengserkan. Para demonstran berdalih, mantan politikus Partai Gerindra itu layak dilengserkan karena bersikap tidak sopan, arogan dan kerap mengeluarkan kata-kata kotor.

Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Gerindra, M Taufik menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat Jakarta semakin menambah semangat politikus Kebon Sirih tersebut untuk segera menggulingkan Ahok dari kursi DKI-1.

"Itu kan bentuk dukungan dan aspirasi dari masyarakat yang harus kita perhatikan," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta.

Bukan hanya itu Taufik juga menambahkan, proses pengajuan hak angket yang ditujukan kepada Ahok hingga kini masih terus berjalan. Semua persiapan sudah dilakukan oleh tim panitia hak angket yang diketuai politikus Pastai Hanura, Muhammad 'Ongen' Sangaji.

"Sudah siap. Semua panitia angket yang urus," tandas M Taufik. (Baca: M Taufik: Hak Angket Lanjut Terus!)

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta dipicu temuan dugaan dana siluman sebesar Rp 2,1 triliun dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015. Ahok yang juga mantan politikus Partai Gerindra menuding angka tersebut diselipkan oleh oknum DPRD DKI Jakarta. (Baca Juga: 42,6 Persen Warga Jakarta Percaya Ahok daripada DPRD)

Ahok sendiri tidak mengajukan draft APBD yang sudah disetujui DPRD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ahok memilih membuat dan mengirimkan draft rancangan APBD versi pemerintah dengan sistem e-budgeting. Atas ulah Ahok, DPRD DKI Jakarta sendiri geram dan sepakat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan atas perbedaan tersebut. (Baca: Pansus Hak Angket Minta Surat dari Ahok)

Sebaliknya Kemendagri sudah melakukan mediasi dengan mempertemukan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu silam. Namun sayang, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun. Bahkan dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu mulut, dan muncul kata-kata kotor dari sejumlah anggota DPRD. (bhd)