Diduga Langgar Kode Etik Jurnalistik, Tempo Dilaporkan ISPPI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 20 September 2017
Diduga Langgar Kode Etik Jurnalistik, Tempo Dilaporkan ISPPI

Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers Leo Batubara. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) telah melaporkan majalah Tempo dan media online Tempo.co ke Dewan Pers terkait dugaan kasus fitnah terhadap Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aris Budiman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers Leo Batubara mengatakan, pihaknya berencana akan memanggil keduannya yaitu majalah Tempo dan ISPPI untuk melakukan persidangan ajudikasi terkait kasus tersebut.

"Kemudian kita rencanakan sidang ajudikasi, di mana anggota Dewan Pers bersama dengan Tim Kelompok Pekerja, karena nanti anggota Dewan Kelompok Pekerja akan mengundang pengadu yaitu tadi ISPPI peradu Tempo untuk mencari tahu apakah ada pelanggaran kode etik apa tidak," kata Leo di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Ia mengaku, dalam persidangan tersebut akan menanyakan kepada narasumber apakah benar pemberitaan itu telah dikonfirmasi atau tidak.

"Benar apa tidak akurat bahwa narasumbernya tidak ada bahwa tidak konfirmasi, sebagainya akan kita bahas nanti di sidang Ajudikasi pertama," ungkapnya.

Leo menuturkan, persidangan tersebut harus dilakukan karena sudah ada nota kesepahaman dari Dewan Pers dan kepolisian terkait Kode Etik Jurnalistik.

"Kita hargai pertemuan karena semangat itu adalah semangat apa nota kesepahaman Dewan Pers dengan kepolisian yang sudah kita sudah terbitkan sejak 9 Februari 2012," tandasnya. (Asp)

#Kode Etik #Dewan Pers
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Bripda MS Resmi Dipecat dari Polri usai Aniaya Pelajar hingga Tewas di Maluku
Anggota Brimob, Bripda MS, resmi dipecat dari polri usai menganiaya pelajar MTS hingga tewas di Tual, Maluku.
Soffi Amira - Selasa, 24 Februari 2026
Bripda MS Resmi Dipecat dari Polri usai Aniaya Pelajar hingga Tewas di Maluku
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Bagikan