Diduga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Revisi UU MK

MerahPutih.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi UU pada Senin (1/9). Diduga ada agenda tersembunyi dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU MK tersebut.

"Sulit untuk tidak mengatakan terdapat agenda tersembunyi dari pemerintah dan DPR dalam revisi UU MK ini," kata Sekretaris Nasional PILNET Indonesia, Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Kamis (3/9).

Baca Juga

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

Indikasinya, kata Erwin, proses pembahasan revisi UU MK dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Terlebih, proses pembahasan revisi UU MK dilakukan dalam tempo singkat.

"Prosesnya dibuat secara kilat dan rekor dalam sejarah pembuatan UU di Indonesia," ujar Erwin.

Di sisi lain, Erwin menilai, revisi UU MK tidak menguatkan marwah konstitusi secara kelembagaan. Sebab, substansinya tidak merubah dan tidak menguatkan MK secara institusional.

"Revisi hanya menambah masa jabatan hakim yang sedang menjabat sampai 15 tahun dan masa umur minimal dan maksimal. Artinya, dalam UU MK hasil revisi ini, tidak memberikan satu manfaat apa pun bagi publik kecuali bagi para hakim konstitusi yang sedang menjabat," kata Erwin.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU MK dalam rapat paripurna pada Senin (1/9). RUU ini tetap disahkan meski menuai polemik di tengah masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly pun menyampaikan ucapan terima kasih pemerintah atas persetujuan DPR untuk mengesahkan RUU Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Baca Juga

KPK Garap Dirut PT PAL Terkait Kasus Korupsi di PT DI

"Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, tenaga ahli Komisi III DPR RI, serta Sekretariat Komisi III DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini," kata Yasonna dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9).

Yasonna menyebut, pengesahan RUU MK menjadi UU akan menjadi dasar yuridis dalam menetapkan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. (Pon)