Headline

Dianggap Pembangkang, Pengurus dan Kader PKS DPD Banyumas Mengundurkan Diri Massal

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Oktober 2018
Dianggap Pembangkang, Pengurus dan Kader PKS DPD Banyumas Mengundurkan Diri Massal

Logo PKS (Foto: PKS Art/pks.org.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kebijakan Dewan Syariah Pusat PKS terkait pakta integritas yang harus ditandatangani para kadernya berbuntut panjang. Puluhan kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, Jawa Tengah mengundurkan diri dan menyatakan nonaktif dari keanggotaan partai.

"Dari sekitar 80 orang yang mengundurkan diri, ada yang menjadi calon legislator dan turut tanda tangan, namun tidak akan mundur dari pencalonan dan tidak akan aktif," kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Banyumas Mahfulyono, saat menggelar konferensi pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (23/10).

Mahfulyono mengatakan pengunduran diri tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan terhadap manajemen partai yang memuncak sejak adanya kewajiban kepada seluruh kader untuk mengikuti "dauroh" atau pelatihan "Educational Leadership Training" dengan acara puncak berupa penandatanganan pakta integritas kader di atas meterai Rp6.000.

Logo PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Foto: pks.id)

Padahal, kata dia, kegiatan pelatihan dan pakta integritas tersebut hadir tanpa adanya surat keputusan atau instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan DPD PKS.

"Pakta integritas tersebut berisikan kesepakatan terhadap Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS Nomor 60 yang menurut kami lebih memaksakan atau menjustifikasi kehendak pimpinan PKS secara sewenang-wenang walaupun melanggar AD/ART PKS," katanya lagi.

Ia mengatakan pemberlakuan pakta integritas tersebut secara langsung atau tidak langsung berakibat pengurus PKS memberikan label "loyalis" kepada kader yang bertanda tangan, dan bagi yang tidak bertanda merupakan kader yang "tidak loyal atau pembangkang".

Menurut dia, hal tersebut telah menyakiti hati kader yang telah lama berjuang tanpa pamrih dengan segenap jiwa dan raga selama 19 tahun sejak zaman Partai Keadilan (sebelum menjadi PKS, Red) yang pada akhirnya dinilai hanya dengan selembar materai Rp6.000.

"Melihat situasi internal PKS yang makin tidak kondusif untuk beraktivitas dan berdakwah, maka kami menyatakan sikap mengundurkan diri dari pengurus DPD PKS Kabupaten Banyumas, mengembalikan amanah sebagai Pembina Unit Pelaksana Pembinaan Anggota, dan nonaktif sebagai anggota partai," katanya pula.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Daerah Dakwah Banyumas dan Cilacap DPW PKS Jawa Tengah Ibnu Salimi sebagaimana dilansir Antara mengaku telah mendengar kabar pengunduran diri puluhan pengurus DPD PKS Kabupaten Banyumas.

Sebelumnya pengunduran diri massal kader PKS juga terjadi di Sumatera Utara. Sejumlah kader dan pengurus menyatakan nonaktif dari keanggotaan partai dakwah tersebut.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menlu Retno Desak Arab Saudi Investigasi Kasus Kematian Jamal Khashoggi Secara Transparan

#PKS #Politisi PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan