Headline

Dianggap Pembangkang, Pengurus dan Kader PKS DPD Banyumas Mengundurkan Diri Massal

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Oktober 2018
Dianggap Pembangkang, Pengurus dan Kader PKS DPD Banyumas Mengundurkan Diri Massal

Logo PKS (Foto: PKS Art/pks.org.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kebijakan Dewan Syariah Pusat PKS terkait pakta integritas yang harus ditandatangani para kadernya berbuntut panjang. Puluhan kader dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, Jawa Tengah mengundurkan diri dan menyatakan nonaktif dari keanggotaan partai.

"Dari sekitar 80 orang yang mengundurkan diri, ada yang menjadi calon legislator dan turut tanda tangan, namun tidak akan mundur dari pencalonan dan tidak akan aktif," kata Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Banyumas Mahfulyono, saat menggelar konferensi pers di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (23/10).

Mahfulyono mengatakan pengunduran diri tersebut dilakukan atas dasar kekecewaan terhadap manajemen partai yang memuncak sejak adanya kewajiban kepada seluruh kader untuk mengikuti "dauroh" atau pelatihan "Educational Leadership Training" dengan acara puncak berupa penandatanganan pakta integritas kader di atas meterai Rp6.000.

Logo PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Foto: pks.id)

Padahal, kata dia, kegiatan pelatihan dan pakta integritas tersebut hadir tanpa adanya surat keputusan atau instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan DPD PKS.

"Pakta integritas tersebut berisikan kesepakatan terhadap Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS Nomor 60 yang menurut kami lebih memaksakan atau menjustifikasi kehendak pimpinan PKS secara sewenang-wenang walaupun melanggar AD/ART PKS," katanya lagi.

Ia mengatakan pemberlakuan pakta integritas tersebut secara langsung atau tidak langsung berakibat pengurus PKS memberikan label "loyalis" kepada kader yang bertanda tangan, dan bagi yang tidak bertanda merupakan kader yang "tidak loyal atau pembangkang".

Menurut dia, hal tersebut telah menyakiti hati kader yang telah lama berjuang tanpa pamrih dengan segenap jiwa dan raga selama 19 tahun sejak zaman Partai Keadilan (sebelum menjadi PKS, Red) yang pada akhirnya dinilai hanya dengan selembar materai Rp6.000.

"Melihat situasi internal PKS yang makin tidak kondusif untuk beraktivitas dan berdakwah, maka kami menyatakan sikap mengundurkan diri dari pengurus DPD PKS Kabupaten Banyumas, mengembalikan amanah sebagai Pembina Unit Pelaksana Pembinaan Anggota, dan nonaktif sebagai anggota partai," katanya pula.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Daerah Dakwah Banyumas dan Cilacap DPW PKS Jawa Tengah Ibnu Salimi sebagaimana dilansir Antara mengaku telah mendengar kabar pengunduran diri puluhan pengurus DPD PKS Kabupaten Banyumas.

Sebelumnya pengunduran diri massal kader PKS juga terjadi di Sumatera Utara. Sejumlah kader dan pengurus menyatakan nonaktif dari keanggotaan partai dakwah tersebut.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menlu Retno Desak Arab Saudi Investigasi Kasus Kematian Jamal Khashoggi Secara Transparan

#PKS #Politisi PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan