Di Putaran Kedua, PAN Tak Akan Dukung Ahok

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Februari 2017
Di Putaran Kedua, PAN Tak Akan Dukung Ahok

PAN temu awak media. (Twitter/@Official_PAN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas menyatakan tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017.

"PAN dalam waktu dekat akan memutuskan dukungan untuk putaran kedua. Kami insyaallah tidak akan mendukung Ahok," tegas Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat temu media di ruang Fraksi PAN, gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2).

Yandri mengatakan, keputusan itu diambil bukan karena dilandasi latar belakang Ahok atau Djarot, bukan pula tidak menghormati PDIP dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

"Sikap kami bukan karena Ahok Cina atau Kristen," ujarnya.

Namun, lebih kepada karakter Ahok yang tidak sesuai dengan PAN. Menurutnya, karakter Ahok sangat kontroversial sehingga membuat gaduh kondisi berbangsa.

"Ahok sudah membuat lelah, gaduh selalu saja membuat kontroversi. Berkali-kali membuat sakit hati banyak orang. PAN berketetapan mencari calon alternatif selain Ahok. Sejak awal kami tidak mendukung Ahok," katanya.

Lebih lanjut, katanya, pilihan PAN sejak awal adalah Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. Namun karena paslon nomor urut satu itu tidak bisa ikut di putaran kedua, maka dukungan akan dialihkan kepada pasangan Anies-Sandi.

"Karena Agus-Sylvi tidak bisa ikut, PAN akan mendukung Anies-Sandi. Kami sudah ketemu. Sekali lagi, kami 99 persen dukung Anies-Sandi," tandasnya.

#PAN #Pilgub DKI 2017 #Pasangan Ahok-Djarot
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan