Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Indonesia menghadiri Sidang Ke-50 Dewan HAM di Jenewa, Swiss. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjadi perwakilan Indonesia untuk memaparkan sejumlah capaian yang diraih Indonesia berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Dalam forum tersebut, Indonesia Indonesia memaparkan tengah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa. Ratifikasi tersebut, akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional.
Baca Juga:
Tiga Faktor Jadi Penghambat Indonesia Belum Capai Standar Vaksinasi WHO
Mahfud juga menyarankan kepada Dewan PBB untuk melakukan tiga aksi nyata guna memperbaiki kehidupan manusia yang terdampak pandemi COVID-19. Tiga aksi tersebut adalah Dewan HAM perlu memastikan setiap orang memiliki hak yang setara menghadapi pandemi COVID-19, mempromosikan dialog dan kerja sama memperkuat perlindungan HAM, serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan.
Mahfud dalam forum itu menegaskan, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Tahun 2021-2025 yang mengatur pemenuhan HAM bagi empat kelompok target utama, yakni perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.
"Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi empat kelompok target utama, yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan masyarakat adat," kata Mahfud
Ia mengklaim, sebanyak 85 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah mendapatkan jaminan kesehatan pada saat ini. Jaminan itu,merupakan bagian dari target ketiga tujuan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.
Di samping itu, Indonesia senantiasa menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Bahkan, tambah dia, Indonesia mencanangkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
"Indonesia juga tengah meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat melalui alokasi 20 persen APBN untuk bidang pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan secara drastis angka literasi nasional dan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
50 Calon Lolos Seleksi Komisioner Komnas HAM, Ada Nama Jenderal Polri
