Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Munas selama dua hari, yakni Selasa hingga Rabu 20-21 Agustus 2024. Agenda penutupan Munas pada Rabu (21/8) rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto.
Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa mekanisme jabatan Dewan Pembina Partai Golkar akan dibahas pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada Selasa petang.
Agus mengatakan, pada dasarnya posisi dewan-dewan yang ada pada Partai Golkar itu akan dibahas pada Munas karena partai tersebut memiliki struktur dewan pembina, dewan kehormatan, dewan pakar, dewan etik, hingga dewan penasehat.
"Itu sama-sama penting, sama-sama memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mengawal kesuksesan Partai Golkar," kata Agus usai menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8).
Baca juga:
Adapun dalam Munas juga rencananya akan beragendakan pemilihan ketua umum definitif dengan kandidat tunggal yakni Bahlil Lahadalia. Menurutnya Bahlil menjadi satu-satunya kandidat yang lolos verifikasi dalam pendaftaran.
"Yang daftar itu Pak Ridwan Hisjam, dan beliau tidak lolos verifikasi, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum. Saya kira jadi Pak Bahlil itu yang memang satu-satunya," kata dia.
Sejauh ini Rapimnas telah menyepakati pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya Rapimnas juga menyetujui dirinya menjadi Plt Ketua Umum dan menyepakati penyelenggara Munas yang akan digelar Selasa petang.
Sementara itu, Ketua Pengarah Munas XI Partai Golkar Adies Kadir mengatakan pemilihan dewan pembina nantinya perlu persetujuan peserta Munas dan juga ketua umum terpilih.
Baca juga:
Mengenai adanya isu Presiden Joko Widodo yang akan dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, menurut dia, semua kemungkinan masih terbuka. Namun sejauh ini, menurut dia, belum ada yang mengusulkan agar Joko Widodo dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina.
"Tetap harus ada persetujuan ketua umum terpilih," kata Adies. (Asp)
