Andika Pratama
MerahPutih.com - Isu pemakzulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) masih kencang berembus meskipun telah dibantah sejumlah politikus Golkar.
Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni menepis tudingan yang menyebut pihaknya merekomendasikan Golkar untuk menggelar Munaslub dan melengserkan Airlangga dari jabatannya.
Baca Juga
Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024
"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan Rekom yang berisi adanya desakan Munaslub, sama sekali tidak ada," kata Ganjar dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/7).
Sebaliknya, justru Ganjar menduga ada pihak yang menunggangi putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar. Dia meluruskan bahwa Dewan Pakar tidak berwenang dan tidak punya hak untuk mengkondisikan penyeleggaraan Munaslub.
"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," jelasnya.
Ganjar menuturkan, Munaslub bisa digelar jika ada kondisi kegentingan memaksa yang mengancam partai. Hal itu diatur dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Menurutnya kemunculan isu Munaslub merupakan dinamika dan dialektika atas berkembangnya konstelasi politik di internal Golkar.
Baca Juga
Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya
Ganjar menjelaskan poin kedua yang termaktub dalam rekomendasi Dewan Pakar terkait batas waktu Airlangga menentukan cawapres paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.
Dia mengklaim pemberian tenggat waktu tersebut bertujuan untuk memotivasi Partai Golkar khususnya Airlangga agar menjalankan amanat Munas ke-X pada 2019.
"Sebagai mandataris Munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ungkap Ganjar.
Selain itu, kata Ganjar, Dewan Pakar sedang dalam posisi menunggu sambil mendorong Airlangga melaksanakan amanat Munas 2019.
"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat Munas itu," ucap Ganjar.
Ganjar menegaskan sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7). (Pon)
Baca Juga
Dewan Pakar Sebut Isu Munaslub Sengaja Diembuskan untuk Ganggu Soliditas Golkar
