Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Juli 2023
Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Golkar mulai bereaksi menepis isu pemakzulan Ketua Umum Airlangga Hartarto melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Waketum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta para tokoh dan senior agar tidak mengganggu kondusivitas menjelang Pemilu 2024.

Sebab, kata dia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggelar Munaslub demi mengevaluasi kerja-kerja politik Airlangga Hartarto sebagai Ketum dan capres 2024.

Baca Juga:

Dewan Pakar Sebut Isu Munaslub Sengaja Diembuskan untuk Ganggu Soliditas Golkar

“Yang melakukan konsolidasi kan enggak cuma Pak Airlangga sendiri, caleg-caleg sekarang sedang melakukan konsolidasi, jadi eksponen ini jangan mengganggu kesolidan caleg-caleg di bawah," kata Mekeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Lebih lanjut Mekeng mengungkapkan, seluruh jajaran pengurus Golkar tengah fokus bekerja memenangkan Golkar dan Airlangga di kontestasi elektoral 2024.

Menurutnya, rekomendasi menggelar Munaslub justru bakal mengganggu kerja politik para kader yang berdampak buruk terhadap konsistensi Golkar di peta perpolitikan nasional.

"Partai ini sedang melakukan konsolidasi dan saya sebagai caleg sedang giat konsolidasi, jadi ini menurut saya riak-riak yang enggak ada gunanya," ungkap Mekeng.

Mekeng menyebut, eksponen atau tokoh Golkar sebenarnya tidak memiliki kekuatan politik dalam bentuk apa pun untuk mendesak penyelenggaraan Munaslub.

Sebab, kata dia, pelaksanaan Munaslub hanya bisa diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 dan DPP Golkar.

"Enggak kuat, eksponen itu enggak kuat untuk melakukan Munaslub. Munaslub itu bisa dilakukan oleh DPD 1, kalau 2/3 DPD 1 mau Munaslub itu bisa terjadi. Atau misalnya DPP, kalau DPP saja tidak bisa karena suara itu harus di DPD 1,” ucap Mekeng.

“Jadi kalau eksponen itu cuma ngomong-ngomong saja, cuma buat kacau partai saja," sambungnya.

Baca Juga:

Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya

Sebelumnya, eksponen dan para politisi senior Golkar yang mengatasnamakan diri Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak digelarnya Munaslub.

Tujuannya untuk memberikan penilaian atas kinerja Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum maupun calon presiden.

Adapun tokoh-tokoh yang hadir adalah Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence TP Siburian, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam dan mantan anggota Dewan Pakar Golkar Zainuddin Bintang.

"Kami prihatin lihat keadaan Golkar hari ini. Golkar di dalam Munas, Rapim, sudah putuskan Ketumnya Pak Airlangga jadi capres, tapi sampai saat ini posisi tidak jelas. Tapi beliau selalu katakan di mana-mana sabar tunggu waktunya," ujar Lawrence.

Lawrence menilai, sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres, Golkar belum terlihat kerja politik untuk menaikan elektabilitas yang juga cenderung stagnan dan masih rendah.

Dia menyebut, elektabilitas Golkar juga cenderung menurun dan hanya menjadi partai papan tengah.

"Kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, Munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Bantah Isu Munaslub, Lodewijk Klaim Golkar Dukung Langkah Politik Airlangga

#Golkar #Munaslub Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Indonesia
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Penghapusan ambang batas dinilai dapat membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sekaligus mendorong keberagaman politik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Indonesia
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Bahlil Lahadalia mengumumkan Adies Kadir tidak lagi menjadi pengurus maupun kader Partai Golkar setelah pencalonannya sebagai Hakim MK disetujui DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bagikan