Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 30 Oktober 2020
Desa Digital di Tulungagung, Kentongan Diganti Panic Botton

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, saat meresmikan desa digital di Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, (29/10). Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kini menjadi salah satu desa digital di Indonesia. Peresmian itu dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kamis (29/10).

Untuk peletakan batu pertama desa digital tersebut ada di lokasi pengembangan taman wisata edukasi Nangkula Park yang sepenuhnya dikelola BUMDes setempat.

Sebagai uji coba, Mendes menggunakan tombol panik (panic button) yang berfungsi sebagai kentongan digital untuk penyebaran informasi darurat kepada masyarakat desa.

Baca Juga

Keraton Yogyakarta Gelar Pameran Peninggalan Sri Sultan HB II

"Di era digital, kentongan digital ini mampu menyalakan alarm di semua ponsel warga yang mengunduh aplikasi yang tersedia melalui layanan play store di telepon pintar (android,)" terangnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi pada layanan masyarakat menggeser sistem lama yang sudah kuno dan lama. Sudah berlalu warga menunggu lama untuk mengurus sebuah surat, cukup melalui aplikasi, surat yang diinginkan akan diurus pihak desa.

“Tidak eranya lagi warga desa harus nongkrong di balai desa untuk mengurus sebuah surat,” jelas Abdul Halim.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, saat meresmikan desa digital di Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, (29/10). Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, saat meresmikan desa digital di Desa Kendalbulur, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, (29/10). Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Mendes mengatakan, kehadiran negara direpresentasikan di seluruh level birokrasi. Mulai dari tingkat desa (pemerintah desa), tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga dari level tertinggi kehadiran negara dalam skala nasional (pusat). Puncak dari kemudahan lewat digitalisasi ini merupakan bukti hadirnya negara di tengah warganya. Selain itu, digitalisasi ini diharapkan terlaksana di desa-desa lain di Indonesia.

“Iya pastinya akan kita adopsi dan dijadikan patokan untuk desa desa lain, silahkan belajar ke Desa Kendalbulur ini," tegasnya.

Mendes juga mengapresiasi pemerintah desa yang memberdayakan dana desa hingga bisa membangun Taman Wisata Edukasi Nangkula Park yang dalam waktu empat bulan mampu meraup omzet hingga Rp1,5 milliar. Taman wisata edukasi tingkat desa ini mampu menyumbang pemasukan sebesar Rp12 juta.

"Pak Kades, ini prinsipnya uang masuk sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai keluar, makanya digunakan untuk subsidi benih padi, kesehatan, hingga Pajak PBB tadi,” tutur Mendes.

Mendes juga meresmikan Desa Digital Kendalbulur, untuk menandai pembangunan perluasan wisata buatan Nangkula Park di Desa Kendalbulur yang sejak pertama berdiri sudah dioperasionalkan oleh Bumdes setempat.

Sementara itu, Kepala Desa Kendalbulur, Anang Mustofa menyampaikan, saat ini pihaknya telah menggunakan aplikasi Simpel Desa pada layanan untuk masyarakat. Melakui aplikasi ini, layanan permohonan pembuatan surat bagi warga Desa Kendalbulur bisa dilayani dengan cepat.

Baca Juga

KSP Sejahtera Bersama Sepakat Restrukturisasi Utang Rp8,4 Triliun

“Warga tinggal memilih jenis suratnya, hasilnya di cetak di kertas dan saya tinggal tanda tangan, setiap saat setiap waktu saya bisa tanda tangan apalagi aplikasi ini kan terhubung ke handphone kades, jadi saya bisa tahu,” papar Anang. (Andika Eldon/Surabaya)

#Menteri Desa #Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertingga
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Warga Desa di Kawasan Hutan Diusulkan Masuk Perhutanan Sosial
Perubahan status itu, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui hasil hutan non-kayu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Warga Desa di Kawasan Hutan Diusulkan Masuk Perhutanan Sosial
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Berita Foto
Raker Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Komisi V DPR Bahas Anggaran
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (kedua kiri), Wamendes PDT Ahmad Riza Patria (kiri) dan jajaran, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 Maret 2025
Raker Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Komisi V DPR Bahas Anggaran
Indonesia
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Minimnya pengawasan terhadap dana desa, berisiko membuka celah penyalahgunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Februari 2025
KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan
Indonesia
Dugaan Cawe-Cawe Mendes untuk Istrinya Pengaruhi Hasil Suara, MK Minta Pilbup Serang Diulang
Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Februari 2025
Dugaan Cawe-Cawe Mendes untuk Istrinya Pengaruhi Hasil Suara, MK Minta Pilbup Serang Diulang
Berita Foto
Raker Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Desa PDT dengan Komisi V DPR Bahas Anggaran Tahun 2025
(dari kanan ke kiri) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Desember 2024
Raker Menteri PU, Menteri PKP, dan Menteri Desa PDT dengan Komisi V DPR Bahas Anggaran Tahun 2025
Indonesia
Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
Komisi V DPR RI menggelar rapat bersama Mendes DPT, Kamis (7/11). Disebutkan, pengawasan dana desa belum maksimal.
Soffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
Indonesia
Beredar Surat Undangan Haul Ibunda Mendes Yandri Susanto Berkop Kemendes
Mahfud Md: Yandri harus bijak dan hati-hati dalam menggunakan kapasitasnya sebagai Menteri Desa dan Daerah Tertinggal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Oktober 2024
Beredar Surat Undangan Haul Ibunda Mendes Yandri Susanto Berkop Kemendes
Bagikan